Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Adam Sinte prihatin mendengar putusnya jalan trans Kalimantan di utara Kaltim, tepatnya di Km 2 Tanjung Selor, Bulungan.
Badan jalan longsor dan berlubang sudah menjadi cerita lama di jalan trans Kalimantan di utara Kaltim.
Dalam kasus di Tanjung Selor, kendaraan terpaksa dinaikkan di atas perahu agar bisa melintas.
"Jalan trans Kalimantan dibiayai APBN. Namun melihat kondisi seperti ini kemungkinan memperbaiki dengan dana dari APBD provinsi bisa saja dilakukan, apalagi jika tergolong mendesak," ucap politisi Partai Hanura yang tergabung dalam Fraksi Hanura-PDS ini.
Meski selama ini menurut pengalamannya perbaikan jalan negara kerap menuai dilema. Bagaimana tidak, setelah perbaikan dibiayai APBD, saat menagih untuk penggantian biasanya pemerintah pusat tidak bisa membayar.
"Jika menunggu APBN biasanya lama baru diperbaiki. Padahal kondisi di lapangan sudah darurat. Mau tak mau digunakan APBD, asal tidak terlalu memberatkan. Syukur-syukur pusat mau mengganti," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Belum lama ini pada APBN 2013, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan Rp2,3 triliun untuk perbaikan jalan negara dari selatan hingga utara Kaltim, atau dari Kabupaten Paser hingga Nunukan, sepanjang lebih kurang 2.000 kilometer. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/met/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Badan jalan longsor dan berlubang sudah menjadi cerita lama di jalan trans Kalimantan di utara Kaltim.
Dalam kasus di Tanjung Selor, kendaraan terpaksa dinaikkan di atas perahu agar bisa melintas.
"Jalan trans Kalimantan dibiayai APBN. Namun melihat kondisi seperti ini kemungkinan memperbaiki dengan dana dari APBD provinsi bisa saja dilakukan, apalagi jika tergolong mendesak," ucap politisi Partai Hanura yang tergabung dalam Fraksi Hanura-PDS ini.
Meski selama ini menurut pengalamannya perbaikan jalan negara kerap menuai dilema. Bagaimana tidak, setelah perbaikan dibiayai APBD, saat menagih untuk penggantian biasanya pemerintah pusat tidak bisa membayar.
"Jika menunggu APBN biasanya lama baru diperbaiki. Padahal kondisi di lapangan sudah darurat. Mau tak mau digunakan APBD, asal tidak terlalu memberatkan. Syukur-syukur pusat mau mengganti," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Belum lama ini pada APBN 2013, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan Rp2,3 triliun untuk perbaikan jalan negara dari selatan hingga utara Kaltim, atau dari Kabupaten Paser hingga Nunukan, sepanjang lebih kurang 2.000 kilometer. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/met/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013