Samarinda (ANTARA Kaltim) - Berupaya mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di Kalimantan Timur, Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (14/2).
"Kaltim ingin belajar dari daerah ini. Kita ke Sulsel atas pertimbangan daerah ini mendapat penghargaan dan berhasil mengembangkan potensi kelautannya," ungkap Iwan Santoso Lolang, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim yang menjadi pimpinan rombongan dalam kunjungan kerja tersebut.
Rombongan Komisi II yang terdiri atas Bahrid Buseng, Siti Qomariah, Hermanto Kewot, Abdurahman Alhasni, Sofian Nur, Asmin Laura Hafid, Ismail ST dan Andarias P Sirenden diterima Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel.
Diungkapkan Iwan, kunjungan ke Sulsel merupakan lanjutan hasil pertemuan Komisi II dengan pejabat Kementerian Perikanan dan Kelautan. Di sini diperoleh informasi, tiga wilayah di Kaltim ditetapkan sebagai Minapolitan.
Dalam kunjungan ke Sulsel rombongan Komisi II memperoleh informasi, daerah ini telah berhasil mengembangkan tiga komoditas, yakni rumput laut, bandeng dan udang. Tiga komoditas ini juga berpotensi dikembangkan di Kaltim.
"Kita menggali banyak ilmu di Sulsel dan ini akan menjadi bahan bagi komisi II mengoptimalkan potensi perikanan yang dimiliki Kaltim," sebut Iwan Lolang.
Sementara itu, Bahrid Buseng menyebutkan pengembangan potensi perikanan dan kelautan di Kaltim perlu didukung dana yang memadai.
Jika mendengar di Sulsel untuk perikanan dan kelautan sebagian besar dananya dibantu oleh pemerintah pusat, Kaltim dengan potensi yang sama selayaknya bisa mendapat porsi anggaran serupa, untuk pengembangan perikanan dan kelautan.
Disebutkannya, 80 persen peruntukkan anggaran pengembangan perikanan dan kelautan di Sulsel adalah suntikan dana dari pusat.
Bahrid menambakan, dana APBN bisa menyokong Rp20 miliar hingga Rp40 miliar bagi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
"Apalagi setelah ditetapkannya tiga wilayah di Kaltim sebagai Minapolitan (Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Nunukan, Red). Kami berharap Kaltim bisa mengoptimalkan potensi ini, dan Komisi II terus mendukung agar hal itu terwujud secara maksimal. Kami bersama Pemprov juga akan melobi dana dari pusat," papar Bahrid.
Sedangkan anggota Komisi II, Sofian Nur, menyebutkan pengembangan potensi perikanan dan kelautan dilakukan agar nelayan-nelayan di Kaltim bisa lebih sejahtera.
"Selain itu untuk mengatasi berbagai keterbatasan, kendala dan kesulitan-kesulitan mereka," kata Sofian Nur. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Kaltim ingin belajar dari daerah ini. Kita ke Sulsel atas pertimbangan daerah ini mendapat penghargaan dan berhasil mengembangkan potensi kelautannya," ungkap Iwan Santoso Lolang, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim yang menjadi pimpinan rombongan dalam kunjungan kerja tersebut.
Rombongan Komisi II yang terdiri atas Bahrid Buseng, Siti Qomariah, Hermanto Kewot, Abdurahman Alhasni, Sofian Nur, Asmin Laura Hafid, Ismail ST dan Andarias P Sirenden diterima Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel.
Diungkapkan Iwan, kunjungan ke Sulsel merupakan lanjutan hasil pertemuan Komisi II dengan pejabat Kementerian Perikanan dan Kelautan. Di sini diperoleh informasi, tiga wilayah di Kaltim ditetapkan sebagai Minapolitan.
Dalam kunjungan ke Sulsel rombongan Komisi II memperoleh informasi, daerah ini telah berhasil mengembangkan tiga komoditas, yakni rumput laut, bandeng dan udang. Tiga komoditas ini juga berpotensi dikembangkan di Kaltim.
"Kita menggali banyak ilmu di Sulsel dan ini akan menjadi bahan bagi komisi II mengoptimalkan potensi perikanan yang dimiliki Kaltim," sebut Iwan Lolang.
Sementara itu, Bahrid Buseng menyebutkan pengembangan potensi perikanan dan kelautan di Kaltim perlu didukung dana yang memadai.
Jika mendengar di Sulsel untuk perikanan dan kelautan sebagian besar dananya dibantu oleh pemerintah pusat, Kaltim dengan potensi yang sama selayaknya bisa mendapat porsi anggaran serupa, untuk pengembangan perikanan dan kelautan.
Disebutkannya, 80 persen peruntukkan anggaran pengembangan perikanan dan kelautan di Sulsel adalah suntikan dana dari pusat.
Bahrid menambakan, dana APBN bisa menyokong Rp20 miliar hingga Rp40 miliar bagi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
"Apalagi setelah ditetapkannya tiga wilayah di Kaltim sebagai Minapolitan (Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Nunukan, Red). Kami berharap Kaltim bisa mengoptimalkan potensi ini, dan Komisi II terus mendukung agar hal itu terwujud secara maksimal. Kami bersama Pemprov juga akan melobi dana dari pusat," papar Bahrid.
Sedangkan anggota Komisi II, Sofian Nur, menyebutkan pengembangan potensi perikanan dan kelautan dilakukan agar nelayan-nelayan di Kaltim bisa lebih sejahtera.
"Selain itu untuk mengatasi berbagai keterbatasan, kendala dan kesulitan-kesulitan mereka," kata Sofian Nur. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013