Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, belum mencapai hasil yang optimal, terutama menyentuh wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah pelosok dan daerah perbatasan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Andarias P Sirenden, di Samarinda, Kamis, mengatakan proses dari instansi terkait dalam pengembangan UMKM sejatinya masih menemukan beragam kendala di lapangan, seperti letak geografis daerah Kaltim yang kompleks, pengetahuan masyarakat yang minim hingga belum sinkronnya sosialisasi SKPD terkait tingkat provinsi dan pemerintah setempat ke masyarakat.
"Sebenarnya sudah berjalan dengan baik meski belum maksimal. Karena memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apalagi program UMKM adalah langkah besar untuk membangun perekonomian Kaltim," kata politisi asal Partai Hanura itu.
Andarias menuturkan ada beberapa tahapan penting agar pelaksanaan pengembangan UMKM di daerah berjalan baik. Mulai dari perhitungan skala prioritas, pemahaman program di masyarakat berikut pendampingan saat pelaksanaan, dan juga penentuan pangsa pasar (market share) dari usaha yang ditekuni.
Kebijakan lain yang juga tak kalah penting, menurut dia, aspek kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, pembiayaan, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan kluster, jaringan bisnis dan kompetisi. Dengan begitu, pengembangan UMKM ke depan diharapkan bisa dilakukan secara luas dan lengkap (komprehensif).
"Jangan hanya diarahkan berkembang lewat programnya, tapi nantinya tidak bisa menindaklanjuti pasarnya. Artinya jangan sampai sia-sia. Pendampingan bila perlu bersifat reguler dan lama. Tapi, tentu saja setelah melalui tahapan proses seleksi dan skala prioritas," kata Andarias.
Dia juga berharap baik masyarakat yang mau berkembang lewat program UMKM dan instansi terkait, bersikap aktif. Artinya jika serius masyarakat harus pro aktif mencari informasi.
"Jika merasa awam, cari info sebanyak mungkin. Pelajari dengan teliti dan datangi instansi yang bersinggungan langsung. Misalnya Disperindagkop. Jadi, jangan menunggu. Jika terdapat kasus di lapangan, di mana masyarakat tidak mendapat prioritas program UMKM, bisa jadi karena kurang aktif. Padahal, programnya demi kemajuan mereka sendiri," katanya.
Ia yakin jika penerapan di lapangan sesuai dengan perencanaan matang, pengelolaan program pengembangan UMKM terutama di wilayah terpencil, bisa selaras dengan program pemerintah.
"Asal sesuai aturan dan melewati tahapan yang betul, saya yakin bakal tepat guna," kata Andarias. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Andarias P Sirenden, di Samarinda, Kamis, mengatakan proses dari instansi terkait dalam pengembangan UMKM sejatinya masih menemukan beragam kendala di lapangan, seperti letak geografis daerah Kaltim yang kompleks, pengetahuan masyarakat yang minim hingga belum sinkronnya sosialisasi SKPD terkait tingkat provinsi dan pemerintah setempat ke masyarakat.
"Sebenarnya sudah berjalan dengan baik meski belum maksimal. Karena memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apalagi program UMKM adalah langkah besar untuk membangun perekonomian Kaltim," kata politisi asal Partai Hanura itu.
Andarias menuturkan ada beberapa tahapan penting agar pelaksanaan pengembangan UMKM di daerah berjalan baik. Mulai dari perhitungan skala prioritas, pemahaman program di masyarakat berikut pendampingan saat pelaksanaan, dan juga penentuan pangsa pasar (market share) dari usaha yang ditekuni.
Kebijakan lain yang juga tak kalah penting, menurut dia, aspek kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, pembiayaan, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan kluster, jaringan bisnis dan kompetisi. Dengan begitu, pengembangan UMKM ke depan diharapkan bisa dilakukan secara luas dan lengkap (komprehensif).
"Jangan hanya diarahkan berkembang lewat programnya, tapi nantinya tidak bisa menindaklanjuti pasarnya. Artinya jangan sampai sia-sia. Pendampingan bila perlu bersifat reguler dan lama. Tapi, tentu saja setelah melalui tahapan proses seleksi dan skala prioritas," kata Andarias.
Dia juga berharap baik masyarakat yang mau berkembang lewat program UMKM dan instansi terkait, bersikap aktif. Artinya jika serius masyarakat harus pro aktif mencari informasi.
"Jika merasa awam, cari info sebanyak mungkin. Pelajari dengan teliti dan datangi instansi yang bersinggungan langsung. Misalnya Disperindagkop. Jadi, jangan menunggu. Jika terdapat kasus di lapangan, di mana masyarakat tidak mendapat prioritas program UMKM, bisa jadi karena kurang aktif. Padahal, programnya demi kemajuan mereka sendiri," katanya.
Ia yakin jika penerapan di lapangan sesuai dengan perencanaan matang, pengelolaan program pengembangan UMKM terutama di wilayah terpencil, bisa selaras dengan program pemerintah.
"Asal sesuai aturan dan melewati tahapan yang betul, saya yakin bakal tepat guna," kata Andarias. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013