Tanjungan Redeb (ANTARA Kaltim) - Bupati Berau, Kalimantan Timur, H Makmur menyatakan, pihaknya serius mengenai rencana pemekaran Berau Pesisir.
"Kita bukan tidak serius, tapi ada tahapan dan itu yang kita ikuti, tidak serta merta langsung jadi. Jangan juga dipaksa diburu-buru, nanti jadinya tidak bagus, biarlah mengalir seperti air, apalagi sampai dibilang ada muatan politis tidak serius dan macam-macam, tidak benar itu," ungkap Makmur di Tanjung Redeb, Rabu.
Sebelumnya munculnya berbagai opini, komentar hingga polemik seputar pemekaran Kabupaten Pesisir dari Kabupaten Berau. Hal itu menyita perhatian Bupati Berau Makmur HAPK MM.
Opini itu ada yang berbentuk dukungan serta tudingan tidak seriusnya pemkab induk yang dinilai tidak rela melepas lima kecamatan di pesisir. Makmur membantah Berau tidak serius serta ada muatan politis dalam rencana pemekaran itu.
Kabupaten induk, menurut dia, tidak punya kepentingan apa di wilayah pesisir. Baik segi politis yang jumlah penduduknya hanya sekitar 40 ribu maupun potensi alamnya yang belum tergali maksimal.
Berau saat ini tengah berupaya memenuhi infrastruktur wilayah pesisir yang dinilai masih kurang.
"Coba lihat sekarang kita buka akses jalan antarkecamatan, coba penuhi listriknya kerja sama dengan perusahaan kelapa sawit, di sana agar nantinya setelah dimekarkan semua sudah ada tidak kalang kabut lagi,kalau politis apanya yang diharapkan. Di sana penduduknya tidak banyak jadi jangan bicara macam-macamlah," ujar Bupati.
Dia juga memberikan atensi mengenai pengumpulan dana puluhan miliar untuk pesisir. Jika untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di lima kecamatan itu, Bupati mengaku akan memberikan acungan jempol.
Sempat tercetus mengenai anggaran untuk wilayah pesisir diakui bupati untuk proses administrasi dalam tahapan pemekaran bukan untuk menyogok pemerintah pusat atau pihak manapun.
Pemkab bukan tidak mampu menganggarkan sebesar itu. "Tapi untuk apa dan kepada siapa diberikan, yayasan atau organisasi mana bisa menerima dana untuk pemekaran, apalagi sebesar itu nanti salah kelola malah jadi masalah lagi," kata Makmur.
Dia meminta pemahaman dari segenap masyarakat di pesisir bahwa ada tahapan yang wajib dilalui pemerintah sebelum melaksanakan pemekaran.
Pemkab Berau dipastikan tidak akan melanggar aturan atau melangkahi tahapan dimaksud hanya untuk memenuhi tekanan dari berbagai pihak, sebab selain pemekaran visi-misi ke depan dari sebuah kebijakan pemekaran wajib terpenuhi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Kita bukan tidak serius, tapi ada tahapan dan itu yang kita ikuti, tidak serta merta langsung jadi. Jangan juga dipaksa diburu-buru, nanti jadinya tidak bagus, biarlah mengalir seperti air, apalagi sampai dibilang ada muatan politis tidak serius dan macam-macam, tidak benar itu," ungkap Makmur di Tanjung Redeb, Rabu.
Sebelumnya munculnya berbagai opini, komentar hingga polemik seputar pemekaran Kabupaten Pesisir dari Kabupaten Berau. Hal itu menyita perhatian Bupati Berau Makmur HAPK MM.
Opini itu ada yang berbentuk dukungan serta tudingan tidak seriusnya pemkab induk yang dinilai tidak rela melepas lima kecamatan di pesisir. Makmur membantah Berau tidak serius serta ada muatan politis dalam rencana pemekaran itu.
Kabupaten induk, menurut dia, tidak punya kepentingan apa di wilayah pesisir. Baik segi politis yang jumlah penduduknya hanya sekitar 40 ribu maupun potensi alamnya yang belum tergali maksimal.
Berau saat ini tengah berupaya memenuhi infrastruktur wilayah pesisir yang dinilai masih kurang.
"Coba lihat sekarang kita buka akses jalan antarkecamatan, coba penuhi listriknya kerja sama dengan perusahaan kelapa sawit, di sana agar nantinya setelah dimekarkan semua sudah ada tidak kalang kabut lagi,kalau politis apanya yang diharapkan. Di sana penduduknya tidak banyak jadi jangan bicara macam-macamlah," ujar Bupati.
Dia juga memberikan atensi mengenai pengumpulan dana puluhan miliar untuk pesisir. Jika untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di lima kecamatan itu, Bupati mengaku akan memberikan acungan jempol.
Sempat tercetus mengenai anggaran untuk wilayah pesisir diakui bupati untuk proses administrasi dalam tahapan pemekaran bukan untuk menyogok pemerintah pusat atau pihak manapun.
Pemkab bukan tidak mampu menganggarkan sebesar itu. "Tapi untuk apa dan kepada siapa diberikan, yayasan atau organisasi mana bisa menerima dana untuk pemekaran, apalagi sebesar itu nanti salah kelola malah jadi masalah lagi," kata Makmur.
Dia meminta pemahaman dari segenap masyarakat di pesisir bahwa ada tahapan yang wajib dilalui pemerintah sebelum melaksanakan pemekaran.
Pemkab Berau dipastikan tidak akan melanggar aturan atau melangkahi tahapan dimaksud hanya untuk memenuhi tekanan dari berbagai pihak, sebab selain pemekaran visi-misi ke depan dari sebuah kebijakan pemekaran wajib terpenuhi. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013