Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kalimantan Timur H Mukmin Faisal HP menyambut baik terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sebelumnya wilayah provinsi baru itu mejadi bagian dari Kalimantan Timur (Kaltim).

"Selamat atas bergabungnya Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan yang sudah menjadi Provinsi Kaltara," ujar Mukmin Faisal saat memimpin Sidang Paripurna DPRD Kaltim dengan agenda Peringatan Hari Ulang Tahun Kaltim ke- 56 di Samarinda, Selasa.

Dia meyakini bahwa terbentuknya provinsi baru tersebut akan dapat mempercepat pembangunan, sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita awal dibentuknya provinsi itu.

Apalagi di daerah yang dimekarkan itu terdapat dua kabupaten yang berada di garis perbatasan antara RI dan Malaysia, yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau.

Selama ini di kawasan perbatasan tersebut masih minim berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga masyarakatnya hidup dalam keterbatasan.

Atas dasar terbatasnya fasilitas kebutuhan warga tersebut sehingga beberapa tahun DPRD Kaltim memberikan rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Kaltara. Kemudian pada 2012 pemerintah pusat menyetujui dan terbentuk pada 2013.

Dia juga meminta kepada masyarakat dan para elit politik di provinsi pecahan Kalimantan Timur itu agar tidak mudah terpancing isu maupun provokasi, pasalnya bisa saja provokasi itu bertujuan untuk menghambat pembangunan daerah.

Terbentuknya Provinsi Kaltara juga menjadi hal yang strategis ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek keamanan, perekonomian, pelayanan, dan berbagai aspek lainnya. Keberadaan pemerintah provinsi di yang dekat dengan perbatasan diyakini mampu mempercepat pembangunan di kawasan itu.

Sementara itu, suasana dalam Sidang Istimewa DPRD Kaltim yang pertama pada 2012 ini sangat ramai tamu dan undangan, atau tidak sama dengan sidang-sidang sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran dalam sidang ini merupakan HUT Kaltim.

Jumlah undangan yang hadir dalam sidang tersebut sekitar 1.000 orang, mulai dari beberapa bupati/wali kota dan atau yang mewakili, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh partai politik, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim dan sejumlah pengurus organisasi kemasyarakatan.

Sidang paripurna ini juga tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun-tahun lalu sidang digelar setelah upacara peringatan HUT Provinsi, namun tahun ini digelar sidang paripurna lebih dulu, kemudian pada 9 Januari yang merupakan hari jadi Kaltim digelar upacara peringatan HUT Provinsi Kaltim. (*)

Pewarta: M.Ghofar

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013