Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kota Balikpapan H Andi Burhanuddin Solong mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah dan DPRD Kalimantan Timur yang hanya menganggarkan dana APBD provinsi sebesar Rp25 miliar dari total anggaran Rp1 triliun.
"Mana itu anggota DPRD Kaltim yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, Penajam, sama Paser," katanya gusar di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu.
Dapil wilayah selatan Kaltim itu memiliki 14 orang di DPRD Kalimantan Timur, seperti Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisjal HP dan H Suwandi dari Partai Golkar, Puji Astuti dari Partai Demokrat, Lelyanti Ilyas (PKS), dan Hermanto Kewot (PDI Perjuangan).
Solong menyatakan kekecewaannya karena anggaran pembangunan Stadion Balikpapan yang mencapai Rp1 triliun hanya dibantu Rp25 miliar dari APBD Kalimantan Timur pada 2013.
Bahkan, sebelumnya hanya Rp7,5 miliar, walau kemudian bertahap menjadi Rp10 miliar, dan terakhir Rp25 miliar tersebut.
Ia menganggap kecilnya anggaran tersebut karena 14 orang anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan selatan, yaitu Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, tidak maksimal mengawal anggaran untuk stadion tersebut.
"Terus terang saja Provinsi itu tidak adil. Masak proyek Rp1 triliun seperti stadion kita hanya dapat Rp25 miliar," kata Solong lagi.
Belum lagi, katanya, bila dibandingan Samarinda yang memiliki 3 stadion megah berkelas internasional tapi ditelantarkan seperti Stadion Palaran.
Sementara ini proyek Stadion Balikpapan dijalankan dengan dana APBD Balikpapan sebesar Rp70 miliar. Dengan bantuan Provinsi Kaltim Rp25 miliar di 2013 mendatang maka total dana tersedia Rp95 miliar.
Dana ini baru sepertiga dari anggaran pembangunan tahap pertama yang mencapai Rp300 miliar, meliputi pembebasan sebagian lahan, pematangan lahan, hingga pekerjaan konstruksi awal.
"Dana Rp70 miliar itu kita dapat dari memangkas banyak anggaran SKPD," ungkap Solong.
Keluhan tentang minimnya perhatian provinsi kepada daerah juga pernah dicetuskan Bupati Paser Ridwan Suwidi dan Bupati PPU Andi Harahap.
Bupati Ridwan Suwidi dan Bupati Andi Harahap mengeluhkan ketiadaan anggaran Provinsi untuk memperbaiki jalan Trans Kalimantan yang melewati kabupatennya dengan alasan jalan tersebut adalah jalan negara dan harus diperbaiki dengan APBN. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Mana itu anggota DPRD Kaltim yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, Penajam, sama Paser," katanya gusar di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu.
Dapil wilayah selatan Kaltim itu memiliki 14 orang di DPRD Kalimantan Timur, seperti Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisjal HP dan H Suwandi dari Partai Golkar, Puji Astuti dari Partai Demokrat, Lelyanti Ilyas (PKS), dan Hermanto Kewot (PDI Perjuangan).
Solong menyatakan kekecewaannya karena anggaran pembangunan Stadion Balikpapan yang mencapai Rp1 triliun hanya dibantu Rp25 miliar dari APBD Kalimantan Timur pada 2013.
Bahkan, sebelumnya hanya Rp7,5 miliar, walau kemudian bertahap menjadi Rp10 miliar, dan terakhir Rp25 miliar tersebut.
Ia menganggap kecilnya anggaran tersebut karena 14 orang anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan selatan, yaitu Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, tidak maksimal mengawal anggaran untuk stadion tersebut.
"Terus terang saja Provinsi itu tidak adil. Masak proyek Rp1 triliun seperti stadion kita hanya dapat Rp25 miliar," kata Solong lagi.
Belum lagi, katanya, bila dibandingan Samarinda yang memiliki 3 stadion megah berkelas internasional tapi ditelantarkan seperti Stadion Palaran.
Sementara ini proyek Stadion Balikpapan dijalankan dengan dana APBD Balikpapan sebesar Rp70 miliar. Dengan bantuan Provinsi Kaltim Rp25 miliar di 2013 mendatang maka total dana tersedia Rp95 miliar.
Dana ini baru sepertiga dari anggaran pembangunan tahap pertama yang mencapai Rp300 miliar, meliputi pembebasan sebagian lahan, pematangan lahan, hingga pekerjaan konstruksi awal.
"Dana Rp70 miliar itu kita dapat dari memangkas banyak anggaran SKPD," ungkap Solong.
Keluhan tentang minimnya perhatian provinsi kepada daerah juga pernah dicetuskan Bupati Paser Ridwan Suwidi dan Bupati PPU Andi Harahap.
Bupati Ridwan Suwidi dan Bupati Andi Harahap mengeluhkan ketiadaan anggaran Provinsi untuk memperbaiki jalan Trans Kalimantan yang melewati kabupatennya dengan alasan jalan tersebut adalah jalan negara dan harus diperbaiki dengan APBN. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012