Tana Paser (ANTARAKaltim) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Azhar Bahruddin, menyesalkan kehadiran Ridwan Suwidi pada acara deklarasi pembentukan Kabupaten Paser Selatan (Passel) karena dinilai berpotensi memecah belah masyarakat di daerah itu.
"Bupati seharusnya memposisikan diri berada di atas semua kelompok dan mengayomi semua kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Paser sehingga kehadirannya di acara deklarasi pemekaran tersebut sangat disesalkan†Azhar Bahruddin, Minggu (9/12).
Menurut Azhar, kehadiran Bupati Paser telah menimbulkan persepsi bahwa ada keberpihakan terhadap salah satu kelompok masyarakat, yang menyebabkan kelompok masyarakat lain merasa sakit hati.
"Menurut saya, ini bentuk kekeliruan karena berpotensi munculnya konflik di masyarakat,†kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Situasi politik di Kabupaten Paser saat ini tengah memanas terkait munculnya dua kelompok masyarakat yang mengusulkan wacana daerah pemekaran baru, yakni Kabupaten Paser Tengah dan Kabupaten Paser Selatan.
Bahkan, usulan pemekaran Kabupaten Paser Tengah sudah diparipurnakan oleh DPRD Paser.
Namun, usulan ini akhirnya tak terdengar lagi karena Bupati Paser tidak menyetujui sementara, Kabupaten Paser Selatan baru pekan lalu dideklarasikan di Kecamatan Batu Kajang.
Meskipun Bupati Paser menilai pembentukan Kabupaten Paser Selatan menurut kajian akademis lebih realistis dan ideal namun menurut Azhar seharusnya Ridwan Suwidi mempertimbangkan kehadirannya di acara deklarasi Paser Selatan tersebut.
"Apalagi kedatangannya ke acara deklarasi terlihat demonstratif,†jelas mantan petinggi ormas Muhammadiyah ini.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Lembaga Adat Paser (LAP).
Menurut Zulkifli, Bupati adalah jabatan politis yang segala tindak-tanduknya menjadi sorotan publik.
"Bupati itu milik semua kelompok jadi beliau harus bisa menempatkan diri karena ada dua kelompok masyarakat yang berbeda aspirasi," kata mantan ketua umum KNPI Paser ini.
Kesenjangan Pembangunan
Baik Azhar Bahrudin maupun Zulkifli, sepakat bahwa munculnya wacana pemekaran daerah sebagai bentuk kekecewaan masyarakat akibat adanya kesenjangan pembangunan di beberapa wilayah di Kabupaten Paser.
Namun, Azhar menolak munculnya wacana pemekaran sebagai bentuk kegagalan dalam pembangunan.
Ia hanya mengatakan, pembangunan sudah berjalan tetapi tidak optimal sebab menurut dia, pembangunan hanya terpusat di ibu kota Kabupaten.
"Tentu masyarakat di daerah-daerah kecamatan merasa tidak diperhatikan lalu kecewa kemudian munculah wacana pemekaran itu,†kata Azhar.
Karena itu lanjut Azhar, pola pembangunan harus segera diperbaiki agar distribusi pembangunan bisa merata ke daerah-daerah kecamatan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Bupati seharusnya memposisikan diri berada di atas semua kelompok dan mengayomi semua kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Paser sehingga kehadirannya di acara deklarasi pemekaran tersebut sangat disesalkan†Azhar Bahruddin, Minggu (9/12).
Menurut Azhar, kehadiran Bupati Paser telah menimbulkan persepsi bahwa ada keberpihakan terhadap salah satu kelompok masyarakat, yang menyebabkan kelompok masyarakat lain merasa sakit hati.
"Menurut saya, ini bentuk kekeliruan karena berpotensi munculnya konflik di masyarakat,†kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Situasi politik di Kabupaten Paser saat ini tengah memanas terkait munculnya dua kelompok masyarakat yang mengusulkan wacana daerah pemekaran baru, yakni Kabupaten Paser Tengah dan Kabupaten Paser Selatan.
Bahkan, usulan pemekaran Kabupaten Paser Tengah sudah diparipurnakan oleh DPRD Paser.
Namun, usulan ini akhirnya tak terdengar lagi karena Bupati Paser tidak menyetujui sementara, Kabupaten Paser Selatan baru pekan lalu dideklarasikan di Kecamatan Batu Kajang.
Meskipun Bupati Paser menilai pembentukan Kabupaten Paser Selatan menurut kajian akademis lebih realistis dan ideal namun menurut Azhar seharusnya Ridwan Suwidi mempertimbangkan kehadirannya di acara deklarasi Paser Selatan tersebut.
"Apalagi kedatangannya ke acara deklarasi terlihat demonstratif,†jelas mantan petinggi ormas Muhammadiyah ini.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Lembaga Adat Paser (LAP).
Menurut Zulkifli, Bupati adalah jabatan politis yang segala tindak-tanduknya menjadi sorotan publik.
"Bupati itu milik semua kelompok jadi beliau harus bisa menempatkan diri karena ada dua kelompok masyarakat yang berbeda aspirasi," kata mantan ketua umum KNPI Paser ini.
Kesenjangan Pembangunan
Baik Azhar Bahrudin maupun Zulkifli, sepakat bahwa munculnya wacana pemekaran daerah sebagai bentuk kekecewaan masyarakat akibat adanya kesenjangan pembangunan di beberapa wilayah di Kabupaten Paser.
Namun, Azhar menolak munculnya wacana pemekaran sebagai bentuk kegagalan dalam pembangunan.
Ia hanya mengatakan, pembangunan sudah berjalan tetapi tidak optimal sebab menurut dia, pembangunan hanya terpusat di ibu kota Kabupaten.
"Tentu masyarakat di daerah-daerah kecamatan merasa tidak diperhatikan lalu kecewa kemudian munculah wacana pemekaran itu,†kata Azhar.
Karena itu lanjut Azhar, pola pembangunan harus segera diperbaiki agar distribusi pembangunan bisa merata ke daerah-daerah kecamatan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012