Penyaluran Dana Desa (DD) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga hari ini baru mencapai 28,10 persen, sehingga pemprov mendorong pihak terkait menyelesaikan permasalahan yang menghambat penyalurannya.
"Dari total DD untuk Kaltim 2021 yang mencapai Rp939,07 miliar untuk 841 desa, sampai hari ini baru tersalurkan Rp263,87 miliar atau 28,10 persen," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltim M Syirajudin di Samarinda, Selasa.
Terdapat beberapa kendala yang membuat lambatnya penyaluran DD dengan masalah yang berbeda di tiap desa hingga kabupaten, antara lain di Kabupaten Kutai Timur masih ada sembilan desa yang masih proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kabupaten ini memperoleh DD senilai Rp194,48 miliar untuk 130 desa. Dari jumlah ini, DD yang sudah tersalurkan di tahap I senilai Rp43,85 miliar atau sebesar 22,56 persen.
Untuk Kabupaten Mahakam Ulu, lanjut Iyad, panggilan akrabnya, permasalahan yang terjadi adalah terlambatnya penyusunan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2020.
Di Mahakam Ulu pada 2021 memperoleh DD Rp83,14 miliar untuk 50 desa. Dari nilai ini, DD yang sudah tersalurkan Rp6,65 miliar atau baru tercapai 8 persen.
Kemudahan di Kabupaten Kutai Barat, permasalahannya adalah sejumlah desa masih proses penyusunan APBDes, karena di pertengahan Maret ada kebijakan dari pemkab setempat untuk perubahan anggaran.
Kabupaten Kutai Barat tahun ini memperoleh DD dari APBN sebesar Rp181,54 miliar untuk 190 desa. Nilai DD yang sudah tersalur sebesar Rp46 miliar atau sebesar 25,34 persen.
Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjutnya, permasalahan yang dihadapi adalah, beberapa desa mau mencairkan DD bersamaan dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), sementara ADD ada belum bisa dicairkan.
"Penajam Paser Utara memperoleh DD sebesar Rp38,77 miliar untuk 30 desa. Dari nilai ini, total DD yang sudah tersalurkan senilai Rp13,92 miliar atau 35,9 persen," kata Iyad.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Dari total DD untuk Kaltim 2021 yang mencapai Rp939,07 miliar untuk 841 desa, sampai hari ini baru tersalurkan Rp263,87 miliar atau 28,10 persen," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltim M Syirajudin di Samarinda, Selasa.
Terdapat beberapa kendala yang membuat lambatnya penyaluran DD dengan masalah yang berbeda di tiap desa hingga kabupaten, antara lain di Kabupaten Kutai Timur masih ada sembilan desa yang masih proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kabupaten ini memperoleh DD senilai Rp194,48 miliar untuk 130 desa. Dari jumlah ini, DD yang sudah tersalurkan di tahap I senilai Rp43,85 miliar atau sebesar 22,56 persen.
Untuk Kabupaten Mahakam Ulu, lanjut Iyad, panggilan akrabnya, permasalahan yang terjadi adalah terlambatnya penyusunan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2020.
Di Mahakam Ulu pada 2021 memperoleh DD Rp83,14 miliar untuk 50 desa. Dari nilai ini, DD yang sudah tersalurkan Rp6,65 miliar atau baru tercapai 8 persen.
Kemudahan di Kabupaten Kutai Barat, permasalahannya adalah sejumlah desa masih proses penyusunan APBDes, karena di pertengahan Maret ada kebijakan dari pemkab setempat untuk perubahan anggaran.
Kabupaten Kutai Barat tahun ini memperoleh DD dari APBN sebesar Rp181,54 miliar untuk 190 desa. Nilai DD yang sudah tersalur sebesar Rp46 miliar atau sebesar 25,34 persen.
Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjutnya, permasalahan yang dihadapi adalah, beberapa desa mau mencairkan DD bersamaan dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), sementara ADD ada belum bisa dicairkan.
"Penajam Paser Utara memperoleh DD sebesar Rp38,77 miliar untuk 30 desa. Dari nilai ini, total DD yang sudah tersalurkan senilai Rp13,92 miliar atau 35,9 persen," kata Iyad.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021