Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengingatkan pemerintah daerah setempat agar program sertifikasi bagi pendidik atau guru yang selama ini dilakukan harus dibarengi dengan upaya-upaya meningkatkan mutu para pendidik.
"Selama ini sertifikasi dilakukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan administrasi maupun kepentingan gaji guru. Belum mengarah kepada peningkatan mutu guru," kata Ketua Komisi III Miswan Thahadi SPdI, Minggu.
Karena itu, lanjut Miswan, setelah program sertifikasi dilakukan maka langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan program pelatihan bagi guru.
Menurut Miswan, masih banyak permasalahan yang dialami para guru di Kabupaten Paser, di antaranya persoalan kesejahteraan dan sarana guru, terutama guru-guru yang bertugas di daerah terpencil.
Keluhan-keluhan guru yang sering disampaikan ke Komisi III yang salah satunya membidangi masalah pendidikan adalah soal sarana dan prasarana yang minim, honor guru yang kecil dan kompetensi guru.
"Ada seorang guru mengeluh, untuk menuju tempat mengajar dia harus menempuh perjalanan hingga dua jam karena tidak tersedia fasilitas rumah dinas. Tentunya saja ini menguras energy. Akibatnya ia tidak fokus mengajar karena kelelahan hingga berdampak pada mutu mengajar," katanya.
Kompetensi guru juga jadi persoalan. Ada seorang guru yang mengajar bidang studi tidak sesuai dengan latar pendidikannya. "Ada seorang guru agama terpaksa mengajar pendidikan olah raga karena kebetulan guru yang bersangkutan tidak ada," katanya.
Selain sarana dan prasarana yang kurang memadai, masalah jumlah guru juga menjadi persoalan. Kekurangan guru ini akan menyebabkan tidak tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan .
Rasio yang ideal untuk standar pelayanan minimum pendidikan adalah satu guru untuk dua puluh siswa (1: 20), namun yang terjadi di Kabupaten Paser satu guru mengajar dua puluh delapan siswa atau 1: 28. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Selama ini sertifikasi dilakukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan administrasi maupun kepentingan gaji guru. Belum mengarah kepada peningkatan mutu guru," kata Ketua Komisi III Miswan Thahadi SPdI, Minggu.
Karena itu, lanjut Miswan, setelah program sertifikasi dilakukan maka langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan program pelatihan bagi guru.
Menurut Miswan, masih banyak permasalahan yang dialami para guru di Kabupaten Paser, di antaranya persoalan kesejahteraan dan sarana guru, terutama guru-guru yang bertugas di daerah terpencil.
Keluhan-keluhan guru yang sering disampaikan ke Komisi III yang salah satunya membidangi masalah pendidikan adalah soal sarana dan prasarana yang minim, honor guru yang kecil dan kompetensi guru.
"Ada seorang guru mengeluh, untuk menuju tempat mengajar dia harus menempuh perjalanan hingga dua jam karena tidak tersedia fasilitas rumah dinas. Tentunya saja ini menguras energy. Akibatnya ia tidak fokus mengajar karena kelelahan hingga berdampak pada mutu mengajar," katanya.
Kompetensi guru juga jadi persoalan. Ada seorang guru yang mengajar bidang studi tidak sesuai dengan latar pendidikannya. "Ada seorang guru agama terpaksa mengajar pendidikan olah raga karena kebetulan guru yang bersangkutan tidak ada," katanya.
Selain sarana dan prasarana yang kurang memadai, masalah jumlah guru juga menjadi persoalan. Kekurangan guru ini akan menyebabkan tidak tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan .
Rasio yang ideal untuk standar pelayanan minimum pendidikan adalah satu guru untuk dua puluh siswa (1: 20), namun yang terjadi di Kabupaten Paser satu guru mengajar dua puluh delapan siswa atau 1: 28. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012