Balikapapan (ANTARA Kaltim) - DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepakat mengusulkan nama Muhammad Nurdin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Muhammad Nurdin saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Pertama, karena beliau sudah sangat memahami Kaltara," kata Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisjal HP usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) Koridor Ekonomi Kalimantan di Balikpapan, Rabu.
Selain itu, kata dia, Nurdin juga pernah menjadi Sekretaris Kota Bontang, kota sedang yang maju yang berada dekat Kalimantan Utara dan kepala dinas di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Karena itu, kata Mukmin Faisjal, Nurdin juga sangat memenuhi syarat karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) karier eselon I.
Tugas-tugasnya sebagai sekretaris kementerian saat ini juga dipastikan membuat Nurdin sangat memahami apa saja yang diperlukan Kalimantan Utara sebagai daerah yang baru berkembang.
"Jadi beliaulah yang kami usulkan untuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Kaltara," kata Mukmin.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan sebagai pelaksana tugas adalah wewenang Menteri Dalam Negeri. DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim hanya melihat bahwa Nurdin memiliki kemampuan dan pribadi yang amanah sehingga sangat pantas untuk mengemban tugas tersebut.
Mukmin juga menyebutkan kepentingan di balik pengusulan nama M Nurdin adalah untuk kesejahteraan masyarakat agar kekuasaan berada di tangan yang tepat.
Untuk sementara Kaltara belum mendapatkan anggaran dari APBN. Kalimantan Timur sebagai provinsi induk masih menganggarkan dana hingga Rp300 miliar bagi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Federasi Malaysia tersebut.
Mukmin merincikan, sebanyak Rp250 miliar untuk operasional dan Rp50 miliar untuk persiapan pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilihan gubernur definitif.
Jumlah Rp300 miliar itu juga ditambah sumbangan kota dan kabupaten yang menjadi bagian dari provinsi ke-34 Indonesia itu, di antaranya Tana Tidung menyumbang Rp15 miliar, lalu Rp60 miliar, Rp40 miliar, Rp50 miliar, dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Malinau. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Muhammad Nurdin saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Pertama, karena beliau sudah sangat memahami Kaltara," kata Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisjal HP usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) Koridor Ekonomi Kalimantan di Balikpapan, Rabu.
Selain itu, kata dia, Nurdin juga pernah menjadi Sekretaris Kota Bontang, kota sedang yang maju yang berada dekat Kalimantan Utara dan kepala dinas di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Karena itu, kata Mukmin Faisjal, Nurdin juga sangat memenuhi syarat karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) karier eselon I.
Tugas-tugasnya sebagai sekretaris kementerian saat ini juga dipastikan membuat Nurdin sangat memahami apa saja yang diperlukan Kalimantan Utara sebagai daerah yang baru berkembang.
"Jadi beliaulah yang kami usulkan untuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Kaltara," kata Mukmin.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan sebagai pelaksana tugas adalah wewenang Menteri Dalam Negeri. DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim hanya melihat bahwa Nurdin memiliki kemampuan dan pribadi yang amanah sehingga sangat pantas untuk mengemban tugas tersebut.
Mukmin juga menyebutkan kepentingan di balik pengusulan nama M Nurdin adalah untuk kesejahteraan masyarakat agar kekuasaan berada di tangan yang tepat.
Untuk sementara Kaltara belum mendapatkan anggaran dari APBN. Kalimantan Timur sebagai provinsi induk masih menganggarkan dana hingga Rp300 miliar bagi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Federasi Malaysia tersebut.
Mukmin merincikan, sebanyak Rp250 miliar untuk operasional dan Rp50 miliar untuk persiapan pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilihan gubernur definitif.
Jumlah Rp300 miliar itu juga ditambah sumbangan kota dan kabupaten yang menjadi bagian dari provinsi ke-34 Indonesia itu, di antaranya Tana Tidung menyumbang Rp15 miliar, lalu Rp60 miliar, Rp40 miliar, Rp50 miliar, dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Malinau. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012