Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kaltim menerima audensi Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kaltim di Gedung Kantor Dewan di Karang Paci, Jumat (2/11). Komisi II mendukung kerja nyata HKTI Kaltim menyejahterakan petani Kaltim, termasuk siap memberikan bantuan alokasi anggaran pada Perubahan APBD 2013.
"Setelah ini, Komisi II harus menggelar pertemuan lanjutan dengan HKTI Kaltim, sehingga perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas di Kaltim benar-benar bisa kita wujudkan dalam bentuk program nyata, tak sekedar jargon-jargon pemanis bibir," kata Ketua Komisi II, H Rusman Ya’qub ketika memimpin pertemuan.
Menurut Rusman, adalah sebuah ironi, pertanian dalam arti luas menjadi program prioritas, namun anggaran pertanian pada rancangan KUA – PPAS APBD 2013 justru menurun dibanding tahun sebelumnya.
Pada APBD 2012, anggaran sektor pertanian mencapai sekitar tiga persen dari total APBD, tapi pada rancangan KUA-PPAS APBD 2013 hanya berkisar 2,9 persen.
"Ini sebuah ironi bagi Kaltim yang konon menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas. Meskipun begitu Komisi II tetap memperjuangkan sekuat tenaga agar anggaran sektor pertanian terus meningkat,†kata Rusman yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim.
Ketua HKTI Kaltim, H Achmad Husry, mengatakan organisasi yang dipimpinnya sudah menyiapkan program-program hasil pemantapan untuk membantu pemerintah provinsi bekerja nyata menyejahterakan petani.
Program-program hasil penggodokan para pakar di HKTI Kaltim, termasuk sejumlah pengurus yang duduk di lembaga legislatif tersebut diharapkan dapat dikolaborasikan dengan program-program SKPD di lingkup pertanian dalam arti luas.
"Kami juga membuat buku berjudul ‘Rekam Jejak HKTI Kaltim, Bekerja Nyata Sejahterakan Petani," papar Achmad Husry yang didampingi Sekretaris HKTI Kaltim, Sutarno Wijaya, Ketua Bidang Litbang, Dr Suyadi dan pengurus teras HKTI Kaltim lainnya.
Anggota Komisi II, Ismail, mengatakan segala macam persoalan pertanian Kaltim sebenarnya bisa diselesaikan melalui HKTI, karena badan pertimbangan organisasi dan pengurusnya banyak dijabat orang-orang penting di Kaltim.
"Ada Pak Wagub dan Pak Ketua DPRD Kaltim di badan pertimbangan organisasi. Banyak juga kawan-kawan anggota DPRD Provinsi, Kepala SKPD dan para pakar di pengurus harian. Mereka rapat, selesai sudah persoalan," kata politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tersebut sambil tersenyum.
Sementara anggota Komisi II, Hermanto Kewot menegaskan, perlu ada komitmen jujur terhadap petani, karena dari dulu mereka terpinggirkan dan hanya menjadi obyek kebijakan.
"Badan saya besar dan berotot ini bukan karena fitness, tapi karena saya dari kecil sudah bertani. Saya tahu dari zaman dulu sampai sekarang petani masih belum berdaya. Makanya perlu komitmen jujur dari kita semua untuk membantu mereka," kata politisi PDI Perjuangan asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Sedangkan anggota Komisi II asal Fraksi Partai Golkar, Abdurahman Alhasni, meminta HKTI Kaltim secara periodik terus memberikan masukan-masukan kepada DPRD Kaltim dan pemerintah provinsi.
"Ini agar kebijakan pembangunan pertanian dalam arti luas berada pada koridor yang benar," kata wakil rakyat asal Dapil I Samarinda tersebut. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Setelah ini, Komisi II harus menggelar pertemuan lanjutan dengan HKTI Kaltim, sehingga perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas di Kaltim benar-benar bisa kita wujudkan dalam bentuk program nyata, tak sekedar jargon-jargon pemanis bibir," kata Ketua Komisi II, H Rusman Ya’qub ketika memimpin pertemuan.
Menurut Rusman, adalah sebuah ironi, pertanian dalam arti luas menjadi program prioritas, namun anggaran pertanian pada rancangan KUA – PPAS APBD 2013 justru menurun dibanding tahun sebelumnya.
Pada APBD 2012, anggaran sektor pertanian mencapai sekitar tiga persen dari total APBD, tapi pada rancangan KUA-PPAS APBD 2013 hanya berkisar 2,9 persen.
"Ini sebuah ironi bagi Kaltim yang konon menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas. Meskipun begitu Komisi II tetap memperjuangkan sekuat tenaga agar anggaran sektor pertanian terus meningkat,†kata Rusman yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim.
Ketua HKTI Kaltim, H Achmad Husry, mengatakan organisasi yang dipimpinnya sudah menyiapkan program-program hasil pemantapan untuk membantu pemerintah provinsi bekerja nyata menyejahterakan petani.
Program-program hasil penggodokan para pakar di HKTI Kaltim, termasuk sejumlah pengurus yang duduk di lembaga legislatif tersebut diharapkan dapat dikolaborasikan dengan program-program SKPD di lingkup pertanian dalam arti luas.
"Kami juga membuat buku berjudul ‘Rekam Jejak HKTI Kaltim, Bekerja Nyata Sejahterakan Petani," papar Achmad Husry yang didampingi Sekretaris HKTI Kaltim, Sutarno Wijaya, Ketua Bidang Litbang, Dr Suyadi dan pengurus teras HKTI Kaltim lainnya.
Anggota Komisi II, Ismail, mengatakan segala macam persoalan pertanian Kaltim sebenarnya bisa diselesaikan melalui HKTI, karena badan pertimbangan organisasi dan pengurusnya banyak dijabat orang-orang penting di Kaltim.
"Ada Pak Wagub dan Pak Ketua DPRD Kaltim di badan pertimbangan organisasi. Banyak juga kawan-kawan anggota DPRD Provinsi, Kepala SKPD dan para pakar di pengurus harian. Mereka rapat, selesai sudah persoalan," kata politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tersebut sambil tersenyum.
Sementara anggota Komisi II, Hermanto Kewot menegaskan, perlu ada komitmen jujur terhadap petani, karena dari dulu mereka terpinggirkan dan hanya menjadi obyek kebijakan.
"Badan saya besar dan berotot ini bukan karena fitness, tapi karena saya dari kecil sudah bertani. Saya tahu dari zaman dulu sampai sekarang petani masih belum berdaya. Makanya perlu komitmen jujur dari kita semua untuk membantu mereka," kata politisi PDI Perjuangan asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini.
Sedangkan anggota Komisi II asal Fraksi Partai Golkar, Abdurahman Alhasni, meminta HKTI Kaltim secara periodik terus memberikan masukan-masukan kepada DPRD Kaltim dan pemerintah provinsi.
"Ini agar kebijakan pembangunan pertanian dalam arti luas berada pada koridor yang benar," kata wakil rakyat asal Dapil I Samarinda tersebut. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012