Jakarta (Antaranews) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi TNI AD di Markas Besar TNI AD di Jakarta, Kamis.
Sejumlah pati yang diserahterimakan jabatannya, yakni Pangdam I/BB dari Mayjen TNI Cucu Sumantri kepada Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Pangdam III/Slw dari Mayjen TNI Doni Monardo kepada Mayjen TNI Besar Harto Karyawan.
Kemudian, Pangdam VI/Mlw dari Mayjen TNI Sonhadji kepada Mayjen TNI Subiyanto, Pangdam XIII/Mdk dari Mayjen Ganip Warsito kepada Mayjen TNI Madsuni, Pangdam IM Mayjen TNI Moch Fachruddin kepada Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin dan Pangdam Jaya/Jayakarta dari Mayjen TNI Jaswandi kepada Mayjen TNI Joni Supriyanto.
Selain itu, jabatan Danjen Kopassus dari Mayjen TNI Madsuni kepada Mayjen TNI Eko Margiyono, Gubernur Akmil dari Mayjen TNI Eko Margiyono kepada Brigjen TNI Eka Wiharsa.
Danpuspenerbad dari Mayjen TNI Besar Harto Karyawan kepada Brigjen TNI Stephanus Tri Mulyono, l Asops Kasad dari Mayjen TNI Sudirman kepada Mayjen TNI Moch Fachruddin, dan Aspers Kasad dari Mayjen TNI Subiyanto kepada Brigjen TNI Heri Wiranto.
KSAD Jenderal TNI Mulyono mengatakan, bahwa sebagai sebuah kepercayaan sekaligus amanah, setiap orang yang menduduki suatu jabatan juga harus siap untuk dievaluasi pelaksanaannya setiap saat.
Menurut Mulyono, serah terima jabatan dalam tubuh TNI AD akan selalu terjadi. Secara normatif, selain untuk kepentingan pembinaan personel dan organisasi, juga untuk menjaga kesinambungan dan penyegaran kepemimpinan serta pembinaan karier secara integral.
Mantan Pangkostrad ini berharap, dengan pergantian para pejabat utama di lingkungan TNI AD pada saat ini dapat menjadi momentum untuk menyamakan visi, misi dan persepsi baru dalam rangka merumuskan kebijakan, strategi dan upaya-upaya konkrit untuk membawa TNI AD ke arah yang lebih maju dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan ancaman yang mengiringinya.
Terkait dengan permasalahan implementasi program serbuan teritorial utamanya serap gabah petani yang baru-baru ini menjadi sorotan publik, Jenderal TNI Mulyono meminta kepada Aster Kasad bersama dengan Irjenad dan para Pangdam agar menginstruksikan, mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan program kerja sama TNI AD dan lembaga lain diimplementasikan secara bijak dan tepat.
"Evaluasi kembali MoU/PKS yang dijalankan selama ini secara proporsional dan profesional dan libatkan institusi hukum agar tidak menimbulkan masalah baru yang berdampak pada institusi TNI dan menurunkan kepercayaan rakyat," tegas KSAD. (*)
