Samarinda (ANTARA) - Sebanyak 145 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah beroperasi, sehingga pengelolaan dan pendistribusian makanan bergizi bagi 316.752 penerima manfaat dari berbagai sekolah dapat terlayani dengan baik.
"Sebanyak 145 unit SPPG ini merupakan hasil pemantauan yang kami lakukan di akhir Januari 2026, tapi sekarang ada informasi sudah ada penambahan SPPG lagi," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Edih Mulyadi di Samarinda, Rabu.
Jumlah 145 unit tercapai sebesar 32,58 persen dari total target SPPG di seluruh Kaltim yang direncanakan sebanyak 445 unit.
Ia mengatakan SPPG sebanyak itu mampu merekrut sebanyak 4.376 tenaga kerja yang bertugas di dapur SPPG, baik berupa pengolahan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan distribusinya hingga ke sekolah-sekolah, sehingga rata-rata satu SPPG mampu menyerap 30 tenaga kerja.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat yang sebanyak 316.752 anak tersebut merupakan bagian dari target sebanyak 942.888 penerima manfaat, atau baru terealisasi sebesar 34 persen.
"SPPG sebanyak ini juga mampu menggerakkan ekonomi di sekitar SPPG masing-masing, terbukti dengan adanya 269 suplier yang memasok bahan makanan kepada 145 SPPG tersebut, atau rata-rata satu SPPG membutuhkan 2 suplier," katanya.
Jika target 445 SPPG ini berhasil dipenuhi, akan ada 13.350 tenaga kerja yang direkrut dan ada 890 suplier bahan makanan, sehingga hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan mendorong perputaran ekonomi daerah.
Sebanyak 145 SPPG tersebut tersebar di kabupaten/kota di Kaltim, salah satunya di Kabupaten Berau yang saat ini terdapat tujuh unit SPPG, dari total 61 SPPG yang seharusnya ada di kabupaten yang terkenal dengan daerah tujuan wisata Kepulauan Derawan tersebut.
"Kabupaten Berau membutuhkan 61 SPPG untuk menjangkau seluruh penerima manfaat MBG, terdiri atas 30 SPPG di wilayah aglomerasi dan 31 SPPG di wilayah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar)," kata Wakil Bupati Berau Gamalis.
Untuk pembentukan SPPG baru, Gamalis bersama tim juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta guna memastikan percepatan realisasi SPPG sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
Baca juga: KPK petakan celah korupsi pada MBG
Pewarta: M.GhofarEditor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.