Samarinda (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan peta jalan ketenagakerjaan komprehensif untuk memitigasi potensi ledakan pengangguran sebagai dampak dari transisi energi, khususnya daerah lumbung energi fosil.
"Ketika kita berbicara dengan ketenagakerjaan, kita tidak hanya berbicara satu sektor tapi kita melihat keseluruhan, karena pada prinsipnya pekerjaannya boleh hilang tapi orang yang bekerjanya tidak boleh," kata Direktur Ketenagakerjaan Bappenas RI Nur Hygiawati Rahayu di Samarinda, Rabu.
Oleh karena itu, lanjut dia, tenaga kerja yang ada saat ini harus disiapkan melalui program alih keterampilan.
Menurut Yuke, sapaan akrabnya, bahwa transisi energi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dilihat dari satu aspek, sebab Indonesia sebagai negara pengekspor batu bara juga terdampak jika negara tujuan mengurangi permintaan komoditas tersebut.
Oleh karena itu, Bappenas fokus menciptakan permintaan tenaga kerja masa depan melalui arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mendorong ekonomi hijau.
Dari sisi suplai, Bappenas mendorong penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan jenis okupasi atau pekerjaan baru yang dibutuhkan industri berkelanjutan.
Pemerintah juga bertugas menyiapkan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari regulasi yang kuat, ketersediaan data tenaga kerja hijau oleh BPS, standar kompetensi, hingga insentif bagi dunia usaha dan industri untuk ikut bergerak.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah seperti Kalimantan Timur perlu memiliki tahapan yang lebih detail mengenai kapan pengurangan tenaga kerja di sektor tertentu, agar program pelatihan alih kompetensi dapat disiapkan jauh-jauh hari sebelum itu terjadi.
"Strategi ini penting untuk menyeimbangkan antara potensi terciptanya pekerjaan baru dengan risiko hilangnya pekerjaan lama akibat disrupsi teknologi dan akselerasi menuju pembangunan berkelanjutan," demikian Yuke.
