Samarinda (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan pembahasan terkait upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi saat kunjungan kerja reses Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan bahwa kedatangan Komisi VI DPR RI bertujuan menyerap aspirasi dari masyarakat Kaltim yang diwakili oleh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami menyampaikan tentang rasio elektrifikasi dan kebutuhan pupuk di Kaltim, serta membahas isu energi, baik energi hijau maupun energi fosil seperti gas dan bahan bakar," terang Rudy.
Kunjungan ini turut melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermitra dengan Komisi VI, seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, hingga Pelni.
Gubernur berharap Kaltim dapat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Kaltim, terutama dalam sistem perdagangan dan pemerataan ekonomi di IKN.
"Pemerintah pusat perlu memperhatikan masyarakat Kaltim, karena banyak potensi sumber energi dan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan dari provinsi ini," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk di Kaltim demi mendukung program swasembada pangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sudah mendengar pemaparan dari Direktur Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia mengenai berbagai proyek yang telah dan akan dilakukan, termasuk rencana pembangunan pabrik baru di Bontang," ungkap Andre.
Tantangan utama dalam produksi pupuk, menurut Andre, terletak pada ketersediaan dan harga gas, yang menyumbang 70 persen dari biaya produksi pupuk.
"Pupuk Indonesia meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk menjamin ketersediaan dan harga gas yang stabil. Ini menjadi penentu, apakah fasilitas produksi akan dibangun di Kaltim atau Aceh," jelasnya.
Andre menambahkan, meskipun bahan baku mayoritas impor, seperti fosfat dari Yordania yang sudah terjalin kerja sama puluhan tahun, isu ketersediaan gas menjadi lebih urgen. Komisi VI DPR RI akan berkoordinasi dengan komisi terkait, seperti Komisi VII, untuk memastikan dukungan ketersediaan gas bagi Pupuk Indonesia.
rogram baru pemerintah melalui Kementerian Pertanian diharapkan dapat mencegah kebocoran pupuk bersubsidi sehingga sampai ke petani," kata Andre.(Adv/Diskominfo Kaltim)
