Airlangga: Keputusan KIB kolektif dan kolegial

Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Zulkifli Hasan (dua kiri) dan Suharso Monoarfa (tiga kanan) saat memberikan keterangan pers usai penandatanganan nota kesepahaman koalisi indonesia bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Bertemu dengan siapa pun sudah sepengetahuan pimpinan partai yang lain,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan keputusan yang diambil dalam koalisi indonesia bersatu (KIB) bersifat kolektif dan kolegial.

"Bertemu dengan siapa pun sudah sepengetahuan pimpinan partai yang lain," kata Airlangga usai penandatangan nota kesepahaman di Jakarta, Sabtu malam.

Dia menjelaskan, KIB dibentuk untuk menghilangkan politik identitas, menaikan elektabilitas partai hingga saling mengisi antar sesama anggota koalisi untuk membangun indonesia.

"Koalisi nasionalis religius, baik yang muslim tradisional maupun muslim yang modernis, untuk menghilangkan politik identitas," katanya menegaskan.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa jika koalisi dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan yakni prinsip kesetaraan diantara partai koalisi dan solidaritas kuat.

Terkait dengan kemungkinan retaknya koalisi jelang Pemilu, dia menegaskan aneh bin ajaib jika kemudian sudah berteman dan menjalin hubungan dengan baik, masih ada cemburu dan melakukan sesuatu

"Saya kira itu politik yang tidak bagus dan menunjukkan politik yang kurang baik," ujarnya.

Dia menegaskan koalisi ingin menunjukkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, sesuatu yang baru dalam berdemokrasi kedepannya.

"Ini ikhtiar, untuk pandangan yang baik dan positif, kalau niatannya bagus, saya kira batu karang bisa dilewati," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan.

Tiga ketua umum partai politik secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya koalisi indonesia bersatu (KIB).

Penandatanganan itu dilakukan ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Tiga pimpinan partai politik itu juga menyepakati bahwa koalisi masih terbuka untuk partai politik lainnya yang ingin bergabung. Selain itu, mereka juga bersepakat jika koalisi belum akan membahas calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.