Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Ahmad Abdullah menilai semestinya upaya peningkatan pendidikan Kaltim semestinya berbanding lurus dengan tantangan pendidikan saat ini.
"Kita mempunyai alokasi anggaran pembangunan rutin di pos pendidikan lewat SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Tentu saja tujuannya semakin meningkatkan kualitas pendidikan Kaltim," Kata Ahmad Abdullah, yang juga Ketua Komisi IV membawahi bidang pendidikan ini.
Awalnya anggaran itu diajukan sebesar Rp. 310,468 milyar. Setelah digodok kembali, meningkat menjadi Rp.407,325 Milyar Rupiah. Sayangnya, efektifitas serapan hanya mencapai 87,64 %.
Pencapaian yang seharusnya bisa lebih maksimal mengingat masih banyaknya sekolah-sekolah yang perlu perbaikan dan pembenahan terutama yang lokasinya jauh dari pengawasan pemerintah.
"Populasi peserta didik sekolah negeri pada semua tingkatan juga masih belum maksimal. Demikian juga pengangkatan dan penyebaran tenaga pendidik di daerah-daerah khususnya di daerah tertinggal dan terdepan yang belum merata dan berimbang," urainya.
Beberapa item penting terkait pelaksanaan pendidikan memang tengah jadi sorotan DPRD Kaltim. Pertama, Beasiswa Kaltim Cemerlang 2012 yang sempat diwarnai isu kecurangan dan praktik perjokian penerima beasiswa yang sangat meresahkan calon siswa yang berencana mengurusnya lewat jalur normal.
"Harapan DPRD, penyaluran beasiswa itu benar-benar selektif dan tepat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan," paparnya.
Selanjutnya penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seperti Universitas Mulawarman di Samarinda dan Universitas Borneo di Tarakan yang kualitasnya harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat dalam beberapa tahun belakangan terdapat beberapa jurusan yang sebelumnya jadi unggulan, kini mulai kurang diminati.
"Pemprov mutlak memberi perhatian penuh pada penyelenggara pendidikan
dilingkup universitas mengingat itu adalah gerbang pengembangan dan
kaderisasi potensial SDM Kaltim. baik itu PTN maupun Perguruan Tinggi
Swasta (PTS)," katanya.
Khusus PTS, Walaupun tidak sepernuhnya menjadi tanggungjawab Pemprov, PTS-PTS yang tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota di Kaltim tetap layak mendapat perhatian untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas yang berujung output SDM yang setara dengan alumni PTN.
Kondisi pendidikan yang memprihatinkan akhir-akhir ini juga tak lepas dari perhatian Ahmad. Ujian berat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menghapuskan Sekolah kategori Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) juga curat-marutnya penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2013 sehingga berimplikasi pada keinginan peniadaan Ujian Nasional dan Ujian kembali ke Sekolah, mau tak mau harus membuat dunia pendidikan berbenah.
"Wacana berbagai pihak dan pemerhati pendidikan untuk menggugat pemerintah ke Pengadilan untuk meniadakan ujian nasional, jadi gambaran gagalnya manajemen pengelolaan pendidikan nasional sementara usaha peningkatan mutu pendidikan tak bisa menunggu, harus tetap dilakukan. Inilah yang menjadi tugas kita bersama," harap Ahmad Abdullah. (Humas DPRD Kaltim/lia/dhi)
DPRD Kaltim: Pendidikan Mutlak Butuh Perhatian
Kamis, 6 Juni 2013 7:27 WIB
Pemprov mutlak memberi perhatian penuh pada penyelenggara pendidikan dilingkup universitas mengingat itu adalah gerbang pengembangan dan kaderisasi potensial SDM Kaltim. baik itu PTN maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS)