Kondisi yang tak pelak mengundang reaksi DPRD Kaltim. Anggota DPRD Kaltim Gunawarman tegas meminta dinas pendidikan agar lebih memaksimalkan daya serap anggaran APBD.
"Data Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kaltim dalam empat tahun terahir selalu di bawah 90 persen. Ini mengindikasikan ada kesulitan dalam penyerapan dan kendala saat merealisasikan program," ungkap Gunawarman.
Untuk diketahui, Anggaran Dinas Pendidikan 2012 Rp 407,32 miliar dengan capaian kinerja 87, 64 persen. Kondisi ini sedikit membaik jika dibandingkan 2011, Rp 324,10 miliar dan teralisasi Rp274,59 miliar atau 84,72 persen. Sedangkan di 2010 dari anggaran Rp 330,5 miliar hanya teralisasi Rp 247,8 miliar atau 74,98 persen, serta realisasi 2009 sebesar Rp 262,55 miliar atau 69,51 persen dari total anggaran Rp 377,71 miliar.
"Dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi yang baik dan maksimal antara dinas pendidikan dengan instansi yang berkaitan agar realisasi keuangan di tahun mendatang mampu terserap maksimal," harap politikus asal Fraksi PKS ini.
Kondisi minimnya serapan anggaran ini juga searah dengan persoalan klasik dunia pendidikan, yakni tradisi pungutan yang diyakini sangat membuat resah masyarakat.
Misalnya, pungutan penerimaan siswa baru, kewajiban membeli buku, baju dan lain sebagainya. Padahal niat pemerintah menghindari pungutan itu tercakup lewat program reguler Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
