Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah pusat telah menetapkan program percepatan penanganan stunting menjadi prioritas nasional dengan target dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Komitmen pelaksanaannya diharap bisa optimal hingga di tingkat Provinsi, Kabupaten dan desa.
“Komitmen Presiden Joko Widodo agar pencapaian program percepatan penanganan stunting tidak kendor dalam suasana pandemi COVID-19 seperti sekarang. Komitmennya harus tetap sama dari pusat hingga daerah,”ujar Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengulas arahan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi saat pembukaan Webinar Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan APBD tahun Anggaran 2020 untuk pecepatan penanganan stunting, Senin (24/5).
Ia mengatakan saat ini Indonesia terus mendorong konvergensi program penurunan stunting dari pusat hingga tingkat desa agar bisa menyasar sasaran program rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Artinya komitmen tersebut tidak hanya di tingkat pimpinan nasional, tapi juga harus diikuti di tingkat daerah hingga ke desa.
Oleh karena itu dia mengingatkan desa agar memberikan prioritas penggunaan dana desanya untuk program percepatan penanganan stunting.
“Kita berharap Kaltim memberi kontribusi secara nasional dalam penanggulangan stunting. Diantaranya intervensi sasaran ibu hamil, intervensi sasaran ibu menyusui anak 0-6 bulan, intervensi air bersih, intervensi sanitasi, dan edukasi,” katanya.
Seperti diketahui, berdasarkan data peta prevalensi stunting nasional 2019 integrasi SSGBI dan Susenas menempatkan Provinsi Kalimantan Timur peringkat 18 prevalensi stunting secara nasional dengan presentase 28,09.
“Semoga dengan intervensi di desa bisa mengurangi angka prevalensinya. Yakni komitmen dan kebersamaan saya yakin kita pasti bisa,”sebutnya.
Syirajudin berharap dukungan DPMD/DPMK dan tenaga pendamping professional mengawal agar program percepatan penanganan stunting menjadi prioritas program.
