"Dorongan pembentukan lembaga itu, berasal dari sejumlah pihak yang merasa prihatin melihat jumlah pasien HIV/AIDS yang terus meningkat di daerah pemekaran baru di Kaltim ini," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Aids (KPA) Plus Kabupaten PPU Jodi, Jumat.
Bahkan, lanjutnya, yang menyedihkan lagi dari 21 pasien HIV/AIDS yang berhasil didata LSM KPA Plus di PPU selama tiga bulan, September hingga Nopember 2012, sudah empat pasien dinyatakan meninggal dunia, satu laki-laki dan tiga perempuan.
"Kami apresiasi sekali kepada pemerintah daerah, akhirnya pembentukan KPA dapat dipenuhi," ujar Jodi.
Pemkab PPU, lanjutnya, mempunyai kewajiban selaku fasilitator dalam pembentukan KPA Kabupaten yang bertujuan menanggulangi dan mencegah penyebaran HIV/AIDS agar jumlah kasus dan korban tidak terus bertambah di PPU.
"Sebelum KPA dibentuk, penanganannya masih ditangani Dinas Kesehatan. Sekarang kan nggak, karena sudah ada KPA Kabupaten, jadi melibatkan unsur-unsur terkait," ucap Jodi.
LSM yang dipimpinnya, tambahnya, masuk dalam struktur kepengurusan KPA Kabupaten dengan tujuan memperkuat kerjasama antara LSM dengan pemerintah dalam rangka melaksanakan program penanggulangan dan pencegahan korban HIV/AIDS di daerah ini.
Jodi juga berharap dengan adanya KPA ini tidak akan ada lagi penderita HIV/AIDS yang hingga diusir oleh warga karena ketahuan mengidap virus yang menggerogoti kekebalan tubuh tersebut.
Menurut Jodi, dengan diusir mereka malah tidak terpantau dan bisa lebih membahayakan lagi.
Jodi juga menyesalkan karena peristiwa pengusiran itu disebabkan bocornya informasi dari petugas kesehatan yang semestinya merahasiakan hal tersebut. (*)
Pewarta: Bagus PurwaEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
