Bontang, 2/8 (ANTARA) - Wakil Wali Kota Bontang Isro Umarghani mengatakan, realisasi dana hibah bantuan sosial 2012 masih sangat kecil, yakni dari 599 kegiatan hibah bansos, baru 325 yang ada proposalnya.
"Dan dari 325 proposal itu baru 20 yang telah dilakukan pencairan, yang berarti kecil sekali realisasinya. Apakah hal ini terkait penerapan prosedur atau amanah Permendagri No. 32 Tahun 2011," kata Wakil Walikota Bontang, Isro Umarghani, di Bontang, Kamis.
Proposal yang telah masuk itu telah didistribusi Sekretariat Bersama (Sekber) sebagai sekretariat khusus koordinator Hibah Bansos Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Pada Selasa (31/7), Isro Umarghani memimpin rapat koordinasi hibah bansos yang merupakan tahun pertama penerapan Permendagri No. 32 tahun 2011 dan baru saja di revisi dengan Permendagri No 39 tahun 2012 tentang hibah dan bansos.
Ke depan, katanya, untuk tahun anggaran 2013 maka verifikasi ada di depan dan 2012 merupakan masa transisi sebagai amanat pusat tetapi jika disadari selain menambah beban kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) juga menambah wewenang.
Menurut Isro, dengan Permendagri No 32 tahun 2011 kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin maka akan dianggarkan melalui SKPD terkait.
"Sehingga kendali kegiatan dengan pola kerjasama ada di SKPD dengan melibatkan mereka dalam pelaksanaan lapangan," ujar Isro.
Berbagai SKPD dalam pertemuan koordinasi hibah bansos, terungkap seperti Dinas Pendidikan mendapat alokasi 19 proposal, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mendapat alokasi 3 berkas, Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 54 proposal.
Dissosnaker sebanyak 21 berkas proposal, Disperindagkop sebanyak 5 berkas, Badan Kesbanlinmas sebanyak 30 berkas proposal, Badan Lingkungan Hidup sebanyak 3 proposal.
Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian sebanyak 15 berkas, Dinas Pariwisata 70 proposal, Dispora sebanyak 37 proposal.
Sementara itu Asisten II Emlizar meminta SKPD yang belum hadir dan melaporkan perkembangan penanganan berkas hibah bansos yang telah didistribusi ke SKPD terkait pada Rabu (1/8).
"Berkas proposal aspirasi DPRD Kota Bontang agar mendapat porsi perhatian dan ketika ada kendala sesuai amanah prosedur Permendagri agar dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari salah persepsi," kata Emlizar. ***3***
(T.KR-RMT/B/A041/A041) 02-08-2012 16:32:24
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Dan dari 325 proposal itu baru 20 yang telah dilakukan pencairan, yang berarti kecil sekali realisasinya. Apakah hal ini terkait penerapan prosedur atau amanah Permendagri No. 32 Tahun 2011," kata Wakil Walikota Bontang, Isro Umarghani, di Bontang, Kamis.
Proposal yang telah masuk itu telah didistribusi Sekretariat Bersama (Sekber) sebagai sekretariat khusus koordinator Hibah Bansos Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Pada Selasa (31/7), Isro Umarghani memimpin rapat koordinasi hibah bansos yang merupakan tahun pertama penerapan Permendagri No. 32 tahun 2011 dan baru saja di revisi dengan Permendagri No 39 tahun 2012 tentang hibah dan bansos.
Ke depan, katanya, untuk tahun anggaran 2013 maka verifikasi ada di depan dan 2012 merupakan masa transisi sebagai amanat pusat tetapi jika disadari selain menambah beban kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) juga menambah wewenang.
Menurut Isro, dengan Permendagri No 32 tahun 2011 kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin maka akan dianggarkan melalui SKPD terkait.
"Sehingga kendali kegiatan dengan pola kerjasama ada di SKPD dengan melibatkan mereka dalam pelaksanaan lapangan," ujar Isro.
Berbagai SKPD dalam pertemuan koordinasi hibah bansos, terungkap seperti Dinas Pendidikan mendapat alokasi 19 proposal, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mendapat alokasi 3 berkas, Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 54 proposal.
Dissosnaker sebanyak 21 berkas proposal, Disperindagkop sebanyak 5 berkas, Badan Kesbanlinmas sebanyak 30 berkas proposal, Badan Lingkungan Hidup sebanyak 3 proposal.
Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian sebanyak 15 berkas, Dinas Pariwisata 70 proposal, Dispora sebanyak 37 proposal.
Sementara itu Asisten II Emlizar meminta SKPD yang belum hadir dan melaporkan perkembangan penanganan berkas hibah bansos yang telah didistribusi ke SKPD terkait pada Rabu (1/8).
"Berkas proposal aspirasi DPRD Kota Bontang agar mendapat porsi perhatian dan ketika ada kendala sesuai amanah prosedur Permendagri agar dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari salah persepsi," kata Emlizar. ***3***
(T.KR-RMT/B/A041/A041) 02-08-2012 16:32:24
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012