Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK meminta pemerintah dan masyarakat tetap siaga dan tidak mengabaikan ancaman kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang sudah menjadi musibah tahunan.
Makmur mengaku sependapat dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengharapkan seluruh kepala daerah agar tetap waspada menghadapi musim kemarau hingga bulan Agustus mendatang.
Seperti diketahui, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang Januari - Mei mencatat sebanyak 123 kejadian karhutla. BNPB daerah pun diminta melakukan peringatan dan kesiapsiagaan dini hadapi karhutla.
"Saya sepakat dengan Pak Presiden agar tetap bersikap waspada walaupun sedang menghadapi masa pandemi seperti sekarang. Lebih baik mencegah dari pada terjadi," ucapnya.
Ia menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi sangat efektif guna melakukan pengawasan dan kontrol dalam rangka meminimalisir terjadinya karhutla khususnya pada kawasan yang dinilai rawan.
Selain itu, pemahaman kepada masyarakat luas sangat diperlukan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan rentan terjadinya musibah kebakaran.
"Masyarakat khususnya petani maupun pekebun termasuk perusahaan perkebunan juga wajib diberikan informasi tentang wajibnya menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tidak merusak ekosistem," sebutnya.
Pemberian sanksi tegas kepada mereka yang terbukti melanggar juga dinilai salah satu upaya efektif guna memberikan efek jera kepada setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Pasalnya, akibat karhutla akan dirasakan semua orang.
"karhutla itu terjadi kabut maka asap menyebar kemana-mana bahkan sudah kejadian karena dibawa angin sampai ke provinsi bahkan negara tetangga. Kalau itu sudah terjadi polusi udara yang menyebabkan gangguan kesehatan, jarak pandang bahkan kalau parah sekolah, kantor dan aktivitas perekonomian bisa diliburkan," tegasnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020