Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Novita Bulan memberikan apresiasi kepada bupati dan semua pihak terkait karena berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim.
"Saya bersyukur karena akhirnya Kabupaten Mahulu (Mahakam Ulu) mendapat penilaian WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Ini merupakan penilain WTP pertama dari kabupaten yang baru berusia enam tahun," ujarnya di Ujoh Bilang, Rabu (24/6).
Rasa syukur itu, ia ucapkan karena tidak banyak kabupaten yang baru berusia enam tahun namun sudah bisa menorehkan prestasi, apalagi prestasi dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, karena daerah yang baru berusia enam tahun biasanya masih tahap belajar dalam berbagai hal, termasuk dalam laporan keuangan.
Ia mengatakan WTP yang diraih Pemkab Mahakam Ulu merupakan hasil kerja bersama oleh semua elemen terkait pemerintah daerah, dalam laporan pertanggungjawaban selama penggunaan anggaran pada 2019.
"Kami dari DPRD sangat mengapresiasi kerja pemerintah daerah selama setahun kemarin. Saya turut trenyuh karena dalam penilaiannya kini peringkatnya naik kelas jika dibandingkan LKPD tahun tahun sebelumnya yang opininya Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," katanya.
Ia menuturkan bahwa sehari sebelumnya turut hadir dalam acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan di BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda.
Novita berharap, opini WTP menjadi cambuk baru bagi Pemkab Mahakam Ulu untuk selalu bekerja secara optimal, khususnya dalam ketaatan dan kepatuhan melaksanakan laporan keuangan, sehingga pada tahun-tahun mendatang tetap memperoleh WTP.
Sebagai mitra kerja pemerintah sekaligus sebagai fungsi pengawasan, kata perempuan politikus itu, pihaknya siap mendukung berbagai program kerja pemerintah yang prorakyat, termasuk memberikan rekomendasi terhadap capaian itu.
"Setelah menerima LHP ini, maka DPRD di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Mahulu akan membentuk pansus terhadap apa saja yang akan menjadi laporan-laporan yang harus segera diperbaiki dari hasil laporan ini," ucap Novita.
Ia juga menyampaikan harapan terkait dengan ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah, yakni setiap organisasi perangkat daerah dengan program yang disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasinya yang harus tertib. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020