Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir meminta Pemerintah Provinsi Kaltim agar transparan dalam melaporkan hasil capaian pembangunan 2018 - 2019 sebagai bahan kajian bagi Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2019.
 

Dikatakannya, capaian pembangunan di Tahun 2019 merupakan barometer terhadap pembangunan dalam arti luas di 2020. Sebab pembangunan di tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya.

"Mana saja yang belum selesai dan mana yang rampung sudah semestinya disampaikan dan disajikan melalui data kepada pansus. Ini penting sebagai bahan masukan sebelum melakukan cross check lapangan," katanya.

Masyarakat ketika reses menanyakan tentang adanya pembangunan misal drainase yang mangkrak atau jalan, bahkan tentang masuk tidaknya usulan pembangunan listrik. Kalau tidak ada laporan jadi sulit menjawab pertanyaan mereka," tambahnya.

Logo-DPRD Kaltim (Dok Antaranews Kaltim)

Selain itu, transparansi hasil pembangunan juga sebagai bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Pasalnya, penyelesaian pembangunan merupakan bagian dari prioritas.

Oleh sebab itu pihaknya meminta pemerintah agar benar-benar terbuka dan agar membahas bersama apabila ada kendala dalam penyelesaiannya agar bisa rampung sesuai dengan target serta bisa segera memberi manfaat bagi orang banyak.
 

Pewarta: Arumanto

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020