Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh mengaku tengah membahas rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menguatkan koordinasi penanganan bencana, termasuk pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nonalam.
"Tim tengah membahas rencana pembentukan BPBD karena keberadaan badan ini kami anggap sangat penting, mengingat Mahulu (Mahakam Ulu) merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana, baik potensi bencana alam maupun nonalam," ujar dia di Ujoh Bilang, Kamis.
Bencana alam yang rawan terjadi di daerah itu, di antaranya banjir karena pemukiman di kabupaten setempat hampir semua berada di bantaran Sungai Mahakam. Benacana alam lain yang juga perlu diwaspadai kebakaran hutan yang rawan terjadi saat musim kemarau panjang.
Ia mengatakan beberapa hari lalu telah memimpin rapat koordinasi dengan agenda rencana pembentukan BPBD. Sejak saat itu hingga kini, tim masih menyiapkan kajian dan segala sesuatunya yang terkait dengan pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) baru tersebut.
Ia menjelaskan BPBD perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam upaya penangulangan bencana, baik dalam cakupan daerah maupun nasional, terutama percepatan penanggulangan bencana di daerah yang mendapat dukungan pusat.
"Saya berharap BPBD Kabupaten Mahulu segera terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat sekarang kita masih dilanda bencana nonalam, yaitu wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," tutur Boni.
Ia meminta pada tim segera memproses rencana pembentukannya, dengan harapan jika terjadi bencana, maka bisa diakomodasi dan ditangani dengan cepat.
Ia menjelaskan pentingnya OPD yang memiliki kewenangan khusus di bidangnya, seperti dalam menangani bencana COVID-19 yang perlu cepat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Stephanus Madang menyampaikan sesuai dengan harapan bupati, maka keberadaan BPBD merupakan kebutuhan sehingga perlu segera dibentuk.
Pihaknya segera melakukan kajian sesuai dengan kebutuhan daerah dan selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan percepatan pembentukan OPD itu.
"Besar harapan kami, OPD yang khusus menangani permasalahan bencana di daerah ini segera terbentuk karena memang penting. OPD ini juga akan bersinergi secara hirarki dengan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun dengan pemerintah pusat, jadi keberadaannya memang menjadi kebutuhan," katanya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020