Nunukan (ANTARA News Kaltim) - Kepala Sub Direktorat Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, David Yama, mensinyalir ada indikasi upaya untuk melemahkan nilai-nilai Pancasila dengan banyaknya tindakan-tindakan yang tidak terkontrol.
"Dengan adanya indikasi tersebut, maka pemerintah RI berupaya semaksimal mungkin untuk terus menggelorakan pentingnya memahami dan mengerti arti dan makna dari setiap sila-sila dari Pancasila oleh seluruh rakyat Indonesia," kata David Yama, di Nunukan, Kalimantan Timur, Rabu.
Memang diakui bahwa pemahaman makna dari Pancasila akhir-akhir ini setelah memasuki era reformasi terjadi tindakan-tindakan yang mengundang pengkotak-kotakan.
Ia mengatakan, tindakan pelemahan itu terlihat dengan banyaknya kejadian-kejadian berupa anarkisme, primordialisme dan aksi-aksi lainnya yang menimbulkan instabilitas.
Atau, lanjutnya, dapat dilakukan melalui penyusupan dengan pembuatan aturan-aturan lokal maupun secara nasional serta melakukan provokasi.
Namun, kata dia, hal itu sedapat mungkin diatasi melalui forum-forum dialog tentang wawasan kebangsaan seperti yang dilakukan di Hotel Firdaus Kabupaten Nunukan dengan melibatkan unsur Pemerintahan Kabupaten Nunukan, kepolisian, TNI, ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta siswa-siswa sekolah.
"Pemerintah RI selalu berupaya mencari solusi terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang berpeluang menyebabkan desintegrasi," ujar David.
Indikasi pelemahan itu, lanjut dia, mungkin saja disengaja atau tidak disengaja. Dan kemungkinan kurangnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan sehingga berimplikasi pada pelemahaman terhadap Pancasila dan tiga konsensus lainnya yaitu UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Makanya, Ditjen Kesbangpol Kemendagri berinisitif untuk terus mengawal agar keempat konsensus tidak berhasil dilemahkan oleh pengaruh apapun dan siapapun.
"Pemerintah RI melalui Kesbangpol Kemendagri lebih fokus menanamkan pemahaman nilai-nilai dari keempat konsensus tadi," katanya.
Senada dengan itu, Direktur Indonesian Centre of Civic Edukation (ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr A Ubaedillah MA, mengatakan, masalah adanya pelemahan-pelemahan terhadap Pancasila di tengah-tengah masyarakat, sangat urgen untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi seluruh kelompok masyarakat yang ada di Indonesia ini.
Idealnya, katanya, penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat perbatasan, dengan melakukan sosialisasi dengan pendekatan dialogis.
"Tidak lagi menggunakan pola-pola lama yang dilakukan dengan indoktrinasi yang memaksakan masyarakat untuk mengamalkannya," ujarnya.
Untuk memberikan pemahaman soal Pancasila kepada masyarakat, katanya, tidak perlu lagi dengan indoktrinasi memaksakan untuk mengerti Pancasila, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu didialogkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Dengan adanya indikasi tersebut, maka pemerintah RI berupaya semaksimal mungkin untuk terus menggelorakan pentingnya memahami dan mengerti arti dan makna dari setiap sila-sila dari Pancasila oleh seluruh rakyat Indonesia," kata David Yama, di Nunukan, Kalimantan Timur, Rabu.
Memang diakui bahwa pemahaman makna dari Pancasila akhir-akhir ini setelah memasuki era reformasi terjadi tindakan-tindakan yang mengundang pengkotak-kotakan.
Ia mengatakan, tindakan pelemahan itu terlihat dengan banyaknya kejadian-kejadian berupa anarkisme, primordialisme dan aksi-aksi lainnya yang menimbulkan instabilitas.
Atau, lanjutnya, dapat dilakukan melalui penyusupan dengan pembuatan aturan-aturan lokal maupun secara nasional serta melakukan provokasi.
Namun, kata dia, hal itu sedapat mungkin diatasi melalui forum-forum dialog tentang wawasan kebangsaan seperti yang dilakukan di Hotel Firdaus Kabupaten Nunukan dengan melibatkan unsur Pemerintahan Kabupaten Nunukan, kepolisian, TNI, ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta siswa-siswa sekolah.
"Pemerintah RI selalu berupaya mencari solusi terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang berpeluang menyebabkan desintegrasi," ujar David.
Indikasi pelemahan itu, lanjut dia, mungkin saja disengaja atau tidak disengaja. Dan kemungkinan kurangnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan sehingga berimplikasi pada pelemahaman terhadap Pancasila dan tiga konsensus lainnya yaitu UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Makanya, Ditjen Kesbangpol Kemendagri berinisitif untuk terus mengawal agar keempat konsensus tidak berhasil dilemahkan oleh pengaruh apapun dan siapapun.
"Pemerintah RI melalui Kesbangpol Kemendagri lebih fokus menanamkan pemahaman nilai-nilai dari keempat konsensus tadi," katanya.
Senada dengan itu, Direktur Indonesian Centre of Civic Edukation (ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr A Ubaedillah MA, mengatakan, masalah adanya pelemahan-pelemahan terhadap Pancasila di tengah-tengah masyarakat, sangat urgen untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi seluruh kelompok masyarakat yang ada di Indonesia ini.
Idealnya, katanya, penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat perbatasan, dengan melakukan sosialisasi dengan pendekatan dialogis.
"Tidak lagi menggunakan pola-pola lama yang dilakukan dengan indoktrinasi yang memaksakan masyarakat untuk mengamalkannya," ujarnya.
Untuk memberikan pemahaman soal Pancasila kepada masyarakat, katanya, tidak perlu lagi dengan indoktrinasi memaksakan untuk mengerti Pancasila, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu didialogkan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012