Samarinda (ANTARA News Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur menyetujui untuk menganggarkan bonus atlet dan pelatih peraih medali pada PON 2012 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2012, supaya konsentrasi atlet menuju PON 2012 tidak terpecah belah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi di Samarinda, Selasa, mengatakan DPRD akan mendesak Pemprov Kaltim untuk memasukkan usulan bonus tersebut pada pembahasan APBD-P Kaltim 2012 yang sudah memasuki proses finalisasi anggaran.
"Secepatnya kami akan mengundang KONI, Dispora dan juga Pemprov Kaltim supaya usulan terkait bonus ini semakin konkret dan ke depan tidak ada lagi masalah," ujar Hadi Mulyadi di hadapan perwakilan atlet pelatih yang melakukan unjuk rasa di DPRD Kaltim.
Sebelumnya, ratusan atlet dan pelatih Kaltim menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Kaltim menuntut kejelasan bonus PON 2012 dan terkait belum adanya kontribusi bapak angkat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Ketua Komisi II Rusman Yakub mengatakan sejak awal pihaknya sudah memprediksi bahwa penyerahan tanggung jawab bonus PON 2012 kepada bapak angkat bakal menimbulkan persoalan di lapangan.
Pasalnya, lanjut Rusman, Pemprov Kaltim tidak bisa mengikat bapak angkat yang notabene merupakan perusahaan dan pengusaha tersebut bila lepas dari tanggung jawabnya meskipun telah dituangkan dalam Surat Keputusan.
"Buktinya sudah mulai dirasakan oleh cabang olahraga yang kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan bapak angkat padahal mereka sudah dipertemukan sebelumnya, dan dengan sinyalemen itu kami sangat setuju bila persoalan bonus yang cukup sentral ini ditangani oleh pemerintah dengan menganggarkannya di APBD-P 2012," kata Rusman.
Ketua Komisi IV Rahmad Abdullah juga sependapat bila kebutuhan atlet dan pelatih Kaltim yang tengah berjuang untuk kejayaan Kaltim di bidang olahraga tersebut mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Propinsi.
"Dengan APBD Kaltim sebesar Rp11 triliun, maka sudah sepantasnya atlet dan pelatih juga ikut merasakan, karena mereka juga bagian dari warga dan apalagi mereka juga berjuang untuk kejayaan Kaltim," katanya.
Sedangkan anggota DPRD Kaltim Yakub Ukung menilai sangat tidak pantas bila atlet dan pelatih harus turun ke jalan mempertanyakan hak akan prestasi yang mereka buat, karena persoalan tersebut sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Saya kasihan saja kenapa atlet dan pelatih harus turun seperti ini, kalau pemerintah kita dari awal cukup peduli dengan nasib mereka," kata Yakub Ukung.
(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi di Samarinda, Selasa, mengatakan DPRD akan mendesak Pemprov Kaltim untuk memasukkan usulan bonus tersebut pada pembahasan APBD-P Kaltim 2012 yang sudah memasuki proses finalisasi anggaran.
"Secepatnya kami akan mengundang KONI, Dispora dan juga Pemprov Kaltim supaya usulan terkait bonus ini semakin konkret dan ke depan tidak ada lagi masalah," ujar Hadi Mulyadi di hadapan perwakilan atlet pelatih yang melakukan unjuk rasa di DPRD Kaltim.
Sebelumnya, ratusan atlet dan pelatih Kaltim menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Kaltim menuntut kejelasan bonus PON 2012 dan terkait belum adanya kontribusi bapak angkat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Ketua Komisi II Rusman Yakub mengatakan sejak awal pihaknya sudah memprediksi bahwa penyerahan tanggung jawab bonus PON 2012 kepada bapak angkat bakal menimbulkan persoalan di lapangan.
Pasalnya, lanjut Rusman, Pemprov Kaltim tidak bisa mengikat bapak angkat yang notabene merupakan perusahaan dan pengusaha tersebut bila lepas dari tanggung jawabnya meskipun telah dituangkan dalam Surat Keputusan.
"Buktinya sudah mulai dirasakan oleh cabang olahraga yang kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan bapak angkat padahal mereka sudah dipertemukan sebelumnya, dan dengan sinyalemen itu kami sangat setuju bila persoalan bonus yang cukup sentral ini ditangani oleh pemerintah dengan menganggarkannya di APBD-P 2012," kata Rusman.
Ketua Komisi IV Rahmad Abdullah juga sependapat bila kebutuhan atlet dan pelatih Kaltim yang tengah berjuang untuk kejayaan Kaltim di bidang olahraga tersebut mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Propinsi.
"Dengan APBD Kaltim sebesar Rp11 triliun, maka sudah sepantasnya atlet dan pelatih juga ikut merasakan, karena mereka juga bagian dari warga dan apalagi mereka juga berjuang untuk kejayaan Kaltim," katanya.
Sedangkan anggota DPRD Kaltim Yakub Ukung menilai sangat tidak pantas bila atlet dan pelatih harus turun ke jalan mempertanyakan hak akan prestasi yang mereka buat, karena persoalan tersebut sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Saya kasihan saja kenapa atlet dan pelatih harus turun seperti ini, kalau pemerintah kita dari awal cukup peduli dengan nasib mereka," kata Yakub Ukung.
(*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012