Sektor pelayaran nasional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan mewabahnya pandemi Virus Corona baru atau COVID-19, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap adanya stimulus dari pemangku kepentingan untuk menjaga kinerja.
"Hingga saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif," Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran wabah COVID-19 di Tanah Air. Ia menyebut ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran.
Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke China yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik, terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10 persen.
Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaan kesehatan kru kapal, dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. “Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal,” katanya.
Ketiga, kebijakan jarak fisik dan kerja dari rumah juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja, termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.
Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.
Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, suku cadang kapal yang impor dari China terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.
Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri suku cadang kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut.
“Saat ini perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional," katanya.
Karena itu, kata dia, dibutuhkan sejumlah stimulus dari pemangku kepentingan pelayaran nasional, seperti pemberian kelonggaran panjang pembayaran pinjaman bank, penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.
Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan pasokan BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan, dan diskon suku bunga pinjaman.
Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal. Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional.
INSA juga harap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia.”
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Hingga saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif," Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran wabah COVID-19 di Tanah Air. Ia menyebut ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran.
Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke China yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik, terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10 persen.
Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaan kesehatan kru kapal, dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. “Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal,” katanya.
Ketiga, kebijakan jarak fisik dan kerja dari rumah juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja, termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.
Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.
Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, suku cadang kapal yang impor dari China terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.
Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri suku cadang kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut.
“Saat ini perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional," katanya.
Karena itu, kata dia, dibutuhkan sejumlah stimulus dari pemangku kepentingan pelayaran nasional, seperti pemberian kelonggaran panjang pembayaran pinjaman bank, penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.
Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan pasokan BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan, dan diskon suku bunga pinjaman.
Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal. Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional.
INSA juga harap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia.”
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020