Samarinda (ANTARA News Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur dan Samarinda mendukung perjuangan empat pemerintah provinsi se-Kalimantan untuk mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM), termasuk upaya pemblokiran pengiriman batu bara keluar dari wilayah tersebut.
"Apapun upaya yang dilakukan selama kebijakan pemerintah pusat tidak menguntungkan bagi masyarakat di Pulau Kalimantan dan sepanjang itu sudah menjadi komitmen empat gubernur, kami akan mendukung," ucap Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno, Selasa.
Permintaan penambahan kuota BBM itu, kata politisi PDIP itu, merupakan hal yang wajar sebab Pulau Kalimantan sebagai penghasil minyak dan gas.
"Seharusnya tidak boleh ada pengurangan atau pembatasan tetapi justru harus ditambah, baik BBM untuk industri maupun yang dikonsumsi masyarakat atau BBM bersubsidi sebab Pulau Kalimantan merupakan penghasil migas. Jadi, upaya yang dilakukan empat pemerintah provinsi di Kalimantan merupakan langkah politis dan kami siap mendukung apapun yang akan dilakukan," katanya.
"Termasuk jika akan melakukan pemblokiran pengiriman batu bara sebagai nilai tawar bagi Pulau Kalimantan kepada pemerintah pusat," tutur Sudarno.
DPRD Kaltim juga meminta Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tetap konsisten dengan kesepakatan bersama tiga gubernur di Kalimantan terkait perjuangan penambahan kuota BBM itu.
"Kami akan dorong Gubernur Kaltim agar tetap konsisten dengan kesepakatan tiga gubernur di Kalimantan termasuk upaya perlawanan itu. Jika nilai tawar kita lemah, maka kita tidak akan memperoleh keadilan. Apalagi dari empat provinsi, Kaltim yang terbesar memberikan kontribusi devisa ke APBN sehingga gubernurnya harus punya komitmen untuk memperjuangkan masyarakat," kata Sudarno.
Sementara itu Ketua DPRD Samarinda Siswadi juga menyatakan, pemerintah pusat semestinya tidak perlu harus menunggu ancaman dari pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan jika mengacu tupoksi dari gubernur.
"Dalam undang-undang disebutkan, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga apa yang disampaikan empat gubernur di Kalimantan itu merupakan kondisi riil di masyarakat. Jadi, pemerintah pusat tidak harus menunggu adanya ancaman jika memiliki komitmen sebab saya yakin apa yang disampaikan empat gubernur itu merupakan teriakan masyarakat," kata Siswadi.
Siswadi juga menyayangkan pengurangan kuota BBM di Pulau Kalimantan yang berimbas pada masyarakat.
"Masyarakat yang paling dirugikan atas pengurangan kuota itu sebab mereka harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Jadi, realitanya memang ketersediaan BBM tidak memadai. Kuota yang ada saja tidak cukup tapi malah justru dikurangi. Jadi wajar jika gubernur menempuh jalan untuk memperjuangkan penambahan kuota," kata Siswadi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Apapun upaya yang dilakukan selama kebijakan pemerintah pusat tidak menguntungkan bagi masyarakat di Pulau Kalimantan dan sepanjang itu sudah menjadi komitmen empat gubernur, kami akan mendukung," ucap Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno, Selasa.
Permintaan penambahan kuota BBM itu, kata politisi PDIP itu, merupakan hal yang wajar sebab Pulau Kalimantan sebagai penghasil minyak dan gas.
"Seharusnya tidak boleh ada pengurangan atau pembatasan tetapi justru harus ditambah, baik BBM untuk industri maupun yang dikonsumsi masyarakat atau BBM bersubsidi sebab Pulau Kalimantan merupakan penghasil migas. Jadi, upaya yang dilakukan empat pemerintah provinsi di Kalimantan merupakan langkah politis dan kami siap mendukung apapun yang akan dilakukan," katanya.
"Termasuk jika akan melakukan pemblokiran pengiriman batu bara sebagai nilai tawar bagi Pulau Kalimantan kepada pemerintah pusat," tutur Sudarno.
DPRD Kaltim juga meminta Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tetap konsisten dengan kesepakatan bersama tiga gubernur di Kalimantan terkait perjuangan penambahan kuota BBM itu.
"Kami akan dorong Gubernur Kaltim agar tetap konsisten dengan kesepakatan tiga gubernur di Kalimantan termasuk upaya perlawanan itu. Jika nilai tawar kita lemah, maka kita tidak akan memperoleh keadilan. Apalagi dari empat provinsi, Kaltim yang terbesar memberikan kontribusi devisa ke APBN sehingga gubernurnya harus punya komitmen untuk memperjuangkan masyarakat," kata Sudarno.
Sementara itu Ketua DPRD Samarinda Siswadi juga menyatakan, pemerintah pusat semestinya tidak perlu harus menunggu ancaman dari pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan jika mengacu tupoksi dari gubernur.
"Dalam undang-undang disebutkan, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga apa yang disampaikan empat gubernur di Kalimantan itu merupakan kondisi riil di masyarakat. Jadi, pemerintah pusat tidak harus menunggu adanya ancaman jika memiliki komitmen sebab saya yakin apa yang disampaikan empat gubernur itu merupakan teriakan masyarakat," kata Siswadi.
Siswadi juga menyayangkan pengurangan kuota BBM di Pulau Kalimantan yang berimbas pada masyarakat.
"Masyarakat yang paling dirugikan atas pengurangan kuota itu sebab mereka harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Jadi, realitanya memang ketersediaan BBM tidak memadai. Kuota yang ada saja tidak cukup tapi malah justru dikurangi. Jadi wajar jika gubernur menempuh jalan untuk memperjuangkan penambahan kuota," kata Siswadi. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012