Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Sejumlah warga Samarinda mengeluhkan pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD) milik pemerintah setempat yang sering kelebihan kapasitas rawat inap dan juga kurang menjaga kebersihan fasilitas yang ada di RS tersebut.
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Kaltim, H. Hadi Mulyadi di Samarinda, Senin, mereka juga menyampaikan keluhan terkait dengan WC Rumah Sakit Umum (RSU) IA Moeis tak berfungsi dan RSUD Abdul Wahab Sjachranie Samarinda sering kehabisan kamar rawat inap.
"Masyarakat mengharapkan pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit milik pemerintah dapat ditingkatkan. Kekurangan-kekurangan dalam pelayanan, seperti WC tak berfungsi dan kamar rawat inap yang sering kali habis, hendaknya dapat diatasi," kata Hadi Mulyadi usai mendengar keluhan mereka.
Selain pelayanan kesehatan, masyarakat Samarinda juga mengeluhkan jalan rusak, seperti di Palaran, Sambutan, jalan lingkar (ring road) Sempaja-Bukit Pinang, Perumnas Bengkuring, dan jalan-jalan lingkungan beserta drainasenya.
Masyarakat juga mengharapkan pemerintah dapat mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Samarinda, seperti Jalan Otto Iskandardinata (Sungai Dama), Jalan Basuki Rahmat, Jalan Bhayangkara, Jalan K.H. Agus Salim, Jalan Ir.H. Juanda, Jalan Pangeran Antasari, dan sejumlah ruas jalan protokol lainnya di kota itu.
"Pemerintah provinsi diharapkan dapat membantu perbaikan jalan-jalan rusak tersebut. Demikian pula, dengan kemacetan lalu lintas," kata Hadi Mulyadi.
Warga Samarinda juga meminta perhatian pemerintah provinsi untuk turut membantu perbaikan ratusan gedung sekolah yang kebanjiran dan rusak berat.
Hadi menjelaskan, dengan dibantu anggota DPRD Kaltim lainnya, dia berhasil menggolkan alokasi anggaran untuk perbaikan Jembatan Kehewanan Rp17 miliar, Masjid Baiturrahim Jalan Lambung Mangkurat Rp900 juta, dan Masjid Ar Rasyidin Loa Bakung Rp1 miliar dari APBD 2010.
"Terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat itu, saya akan memperjuangkannya maksimal agar dapat dianggarkan pada perubahan APBD 2012 atau APBD murni 2013," kata wakil rakyat yang berlatar belakang pengajar kalkulus tersebut.
Menyinggung kewenangan pemerintah kota dan BUMN/BUMD/swasta, dia mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan mereka. (Humas DPRD Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Kaltim, H. Hadi Mulyadi di Samarinda, Senin, mereka juga menyampaikan keluhan terkait dengan WC Rumah Sakit Umum (RSU) IA Moeis tak berfungsi dan RSUD Abdul Wahab Sjachranie Samarinda sering kehabisan kamar rawat inap.
"Masyarakat mengharapkan pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit milik pemerintah dapat ditingkatkan. Kekurangan-kekurangan dalam pelayanan, seperti WC tak berfungsi dan kamar rawat inap yang sering kali habis, hendaknya dapat diatasi," kata Hadi Mulyadi usai mendengar keluhan mereka.
Selain pelayanan kesehatan, masyarakat Samarinda juga mengeluhkan jalan rusak, seperti di Palaran, Sambutan, jalan lingkar (ring road) Sempaja-Bukit Pinang, Perumnas Bengkuring, dan jalan-jalan lingkungan beserta drainasenya.
Masyarakat juga mengharapkan pemerintah dapat mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Samarinda, seperti Jalan Otto Iskandardinata (Sungai Dama), Jalan Basuki Rahmat, Jalan Bhayangkara, Jalan K.H. Agus Salim, Jalan Ir.H. Juanda, Jalan Pangeran Antasari, dan sejumlah ruas jalan protokol lainnya di kota itu.
"Pemerintah provinsi diharapkan dapat membantu perbaikan jalan-jalan rusak tersebut. Demikian pula, dengan kemacetan lalu lintas," kata Hadi Mulyadi.
Warga Samarinda juga meminta perhatian pemerintah provinsi untuk turut membantu perbaikan ratusan gedung sekolah yang kebanjiran dan rusak berat.
Hadi menjelaskan, dengan dibantu anggota DPRD Kaltim lainnya, dia berhasil menggolkan alokasi anggaran untuk perbaikan Jembatan Kehewanan Rp17 miliar, Masjid Baiturrahim Jalan Lambung Mangkurat Rp900 juta, dan Masjid Ar Rasyidin Loa Bakung Rp1 miliar dari APBD 2010.
"Terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat itu, saya akan memperjuangkannya maksimal agar dapat dianggarkan pada perubahan APBD 2012 atau APBD murni 2013," kata wakil rakyat yang berlatar belakang pengajar kalkulus tersebut.
Menyinggung kewenangan pemerintah kota dan BUMN/BUMD/swasta, dia mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan mereka. (Humas DPRD Kaltim)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012