Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - DPRD Kota Balikpapan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Balikpapan, Rabu (2/5).
"Kami ambil momen 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional," kata Ketua Pansus dari Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang.
Menurut Oddang, tugas Pansus Pendidikan ini meliputi seluruh masalah pendidikan yang dihadapi kota Balikpapan. Pekerjaan pertama Pansus adalah menginventarisasi masalah-masalah tersebut.
"Mulai dari hal-hal yang nampak di permukaan seperti kerusakan fisik bangunan sekolah, alokasi anggaran, efektivitas anggaran, hal praktis seperti kompetensi guru, sampai yang kualitas pendidikan dan filosofis seperti tujuan pendidikan di Balikpapan serta kurikulum muatan lokal," kata politisi Partai Hanura tersebut.
Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menambahkan, latar belakang pembentukan panitia khusus adalah masalah-masalah kompleks yang dihadapi pendidikan di Kota Minyak.
"Terutama evaluasi hal kewajiban anggaran pendidikan 20 persen tadi. Apalagi Balikpapan menetapkan lebih dari 20 persen itu, yaitu 30 persen dari APBD Kota yang Rp1,8 triliun untuk pendidikan. Kemana dan untuk apa saja biaya sebesar itu. Juga menentukan skala prioritas pendidikan di Balikpapan, apa saja yang mesti ada, apa yang bisa kita tunda," papar Burhan yang punya titel sarjana ekonomi dan sarjana hukum tersebut.
Karena itu, menurut Ketua Burhan, demikian panggilan akrabnya di lingkungan DPRD Balikpapan, pembahasan Raperda Pendidikan tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat.
Lebih-lebih kerja Pansus akan melibatkan seluruh unsur stakeholder Balikpapan, baik yang sehari-hari langsung berkecimpung di dunia pendidikan maupun yang berjalan beriringan dengan pendidikan, atau pengguna produk-produk pendidikan seperti dunia usaha dan termasuk pemerintah sendiri.
"Tapi lebih cepat lebih baik," kata Ketua Burhan.
Selain Syarifuddin Oddang, Pansus Pendidikan ini terdiri dari Wakil Ketua Hendro Nugroho dari Fraksi Patriot dan terdiri dari 9 anggota.
"Semuanya akan kami sampaikan secara transparan kepada media," kata Oddang.
Sejumlah masalah penting yang sudah menunggu untuk dibahas adalah pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah, evaluasi sistem penerimaan murid dan guru, peran aktif komite sekolah dalam memfasilitasi subsidi silang untuk warga tidak mampu, pembangunan sekolah terpadu berbasis agama, keberadaan sekolah berkebutuhan khusus (inklusi), dan perekrutan calon pegawai negeri sipil yang melibatkan tenaga honorer yang sudah ada. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Kami ambil momen 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional," kata Ketua Pansus dari Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang.
Menurut Oddang, tugas Pansus Pendidikan ini meliputi seluruh masalah pendidikan yang dihadapi kota Balikpapan. Pekerjaan pertama Pansus adalah menginventarisasi masalah-masalah tersebut.
"Mulai dari hal-hal yang nampak di permukaan seperti kerusakan fisik bangunan sekolah, alokasi anggaran, efektivitas anggaran, hal praktis seperti kompetensi guru, sampai yang kualitas pendidikan dan filosofis seperti tujuan pendidikan di Balikpapan serta kurikulum muatan lokal," kata politisi Partai Hanura tersebut.
Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menambahkan, latar belakang pembentukan panitia khusus adalah masalah-masalah kompleks yang dihadapi pendidikan di Kota Minyak.
"Terutama evaluasi hal kewajiban anggaran pendidikan 20 persen tadi. Apalagi Balikpapan menetapkan lebih dari 20 persen itu, yaitu 30 persen dari APBD Kota yang Rp1,8 triliun untuk pendidikan. Kemana dan untuk apa saja biaya sebesar itu. Juga menentukan skala prioritas pendidikan di Balikpapan, apa saja yang mesti ada, apa yang bisa kita tunda," papar Burhan yang punya titel sarjana ekonomi dan sarjana hukum tersebut.
Karena itu, menurut Ketua Burhan, demikian panggilan akrabnya di lingkungan DPRD Balikpapan, pembahasan Raperda Pendidikan tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat.
Lebih-lebih kerja Pansus akan melibatkan seluruh unsur stakeholder Balikpapan, baik yang sehari-hari langsung berkecimpung di dunia pendidikan maupun yang berjalan beriringan dengan pendidikan, atau pengguna produk-produk pendidikan seperti dunia usaha dan termasuk pemerintah sendiri.
"Tapi lebih cepat lebih baik," kata Ketua Burhan.
Selain Syarifuddin Oddang, Pansus Pendidikan ini terdiri dari Wakil Ketua Hendro Nugroho dari Fraksi Patriot dan terdiri dari 9 anggota.
"Semuanya akan kami sampaikan secara transparan kepada media," kata Oddang.
Sejumlah masalah penting yang sudah menunggu untuk dibahas adalah pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah, evaluasi sistem penerimaan murid dan guru, peran aktif komite sekolah dalam memfasilitasi subsidi silang untuk warga tidak mampu, pembangunan sekolah terpadu berbasis agama, keberadaan sekolah berkebutuhan khusus (inklusi), dan perekrutan calon pegawai negeri sipil yang melibatkan tenaga honorer yang sudah ada. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012