Gubernur Ganjar Pranowo siap membereskan oknum-oknum penegak hukum yang mencari-cari kesalahan atau mengkriminalisasi kebijakan di Provinsi Jawa Tengah.
"Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada pejabat pemerintah pusat dan forkopimda di Istana Negara sudah jelas agar seluruh komponen pemerintahan dari pusat hingga daerah mesti satu jalan untuk menumbuhkan investasi, mereformasi birokrasi, memberantas pungli dan korupsi," katanya di Semarang, Jumat.
Ganjar menginstruksikan kepala daerah di 35 kabupaten/kota se-Jateng untuk segera melapor ke dirinya jika ada pihak-pihak, terutama aparat penegak hukum yang mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurut Ganjar, penegak hukum juga tidak boleh mencari-cari kesalahan dan tidak boleh mengkriminalisasi kebijakan apalagi seluruh pimpinan penegak hukum, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung hingga Menteri Dalam Negeri telah satu tekad serta berkomitmen menindak tegas jajarannya jika terbukti ada yang nakal.
"Maka kalau sebuah proses sudah berjalan dengan baik, tidak boleh ada yang mencampuri," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Untuk di Provinsi Jateng, Ganjar menjelaskan bahwa selama ini telah terjalin kemitraan antara pemerintah provinsi, kepolisian daerah, maupun kejaksaan setempat dalam menangani oknum penegak hukum yang nakal, bahkan telah terbiasa saling menyerahkan penuntasan kasus sesuai kewenangannya.
Terkait dengan sinergitas ketiga lembaga tersebut, Ganjar berharap diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng, bahkan Ganjar juga mewanti-wanti jika ada yang mengganggu proses keberlangsungan pembangunan di daerah, bupati maupun wali kota untuk segera melaporkan.
"Forkopimda Jateng bagus, kita bicara pada soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi kita minta dukungan. Pernah ada beberapa kali dan kita selesaikan di Forkopimda beres," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada pejabat pemerintah pusat dan forkopimda di Istana Negara sudah jelas agar seluruh komponen pemerintahan dari pusat hingga daerah mesti satu jalan untuk menumbuhkan investasi, mereformasi birokrasi, memberantas pungli dan korupsi," katanya di Semarang, Jumat.
Ganjar menginstruksikan kepala daerah di 35 kabupaten/kota se-Jateng untuk segera melapor ke dirinya jika ada pihak-pihak, terutama aparat penegak hukum yang mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurut Ganjar, penegak hukum juga tidak boleh mencari-cari kesalahan dan tidak boleh mengkriminalisasi kebijakan apalagi seluruh pimpinan penegak hukum, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung hingga Menteri Dalam Negeri telah satu tekad serta berkomitmen menindak tegas jajarannya jika terbukti ada yang nakal.
"Maka kalau sebuah proses sudah berjalan dengan baik, tidak boleh ada yang mencampuri," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Untuk di Provinsi Jateng, Ganjar menjelaskan bahwa selama ini telah terjalin kemitraan antara pemerintah provinsi, kepolisian daerah, maupun kejaksaan setempat dalam menangani oknum penegak hukum yang nakal, bahkan telah terbiasa saling menyerahkan penuntasan kasus sesuai kewenangannya.
"Kita telah membuat kesepakatan bersama, seluruh persoalan di Jateng bisa dilaporkan ke siapapun dan kita share ke pengampu kewenangan sehingga bisa diselesaikan dan jika ada konflik antarlembaga kita pimpinan bisa menyelesaikan," katanya.
Terkait dengan sinergitas ketiga lembaga tersebut, Ganjar berharap diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng, bahkan Ganjar juga mewanti-wanti jika ada yang mengganggu proses keberlangsungan pembangunan di daerah, bupati maupun wali kota untuk segera melaporkan.
"Forkopimda Jateng bagus, kita bicara pada soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi kita minta dukungan. Pernah ada beberapa kali dan kita selesaikan di Forkopimda beres," ujarnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019