Pelaksanaan program bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya, agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat.
Hal itu disampaikan Kabag Perencanaan Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Oktofianus J Rahanra saat penutupan Lokakarya Pemerintahan Desa, di Balikpapan, Kamis (17/10).
“Ada kekhawatiran apakah bimtek dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan selama ini dengan mendatangkan para nara sumber apakah telah berhasil meningkatkan pemahaman aparatur desa/kelurahan atau hanya mereka saja yang faham,'katanya.
Oleh karenanya itu dia berencana akan lebih banyak melaksanakan kegiatan pembinaan (coaching) atau bimtek terukur. Mengurangi sosialisasi yang sifatnya kurang terukur capaiannya.
Menurutnya sekalipun harus sosialisasi, itu hanya dilakukan di awal, selebihnya lebih pada pembinaan secara mendalam. Bahkan dia berfikir jangan-jangan desa bergerak lebih cepat dari pemerintah kabupaten, provinsi, mapun pusat.
Disisi lain Oktofianus mengaku ada kegelisahan apakah mungkin membangun desa sendirian, sebaiknya dilakukan berkolaborasi untuk percepatan.
Dia berharap pertemuan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan seperti lokakarya pemerintahan desa dapat mewujudkan kolaborasi para pihak membangun desa.
Sementara itu lokakarya yang digelar di Balikpapan merekomendasikan beberapa hal penting antara lain pemerintah perlu berkoordinasi dengan Pemda terus menerus guna sinkronisasi kebijakan program pemerintahan desa.
Kemudian melakukan evaluasi setiap tahunnya agar terintegrasi dan efektif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Pemda terus mendorong peningkatan kapasitas dan menumbuhkan inovasi untuk menggali sumber pendapatan desa.
"Pemda harus mampu mengambil peran besar mengatasi permasalahan daerah. Bila perlu melakukan evaluasi setiap tahun, melaksanakan diskusi kelompok terkait permasalahan pemerintahan desa dan model keberhasialan pelaksanaan pemerintahan desa,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Hal itu disampaikan Kabag Perencanaan Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Oktofianus J Rahanra saat penutupan Lokakarya Pemerintahan Desa, di Balikpapan, Kamis (17/10).
“Ada kekhawatiran apakah bimtek dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan selama ini dengan mendatangkan para nara sumber apakah telah berhasil meningkatkan pemahaman aparatur desa/kelurahan atau hanya mereka saja yang faham,'katanya.
Oleh karenanya itu dia berencana akan lebih banyak melaksanakan kegiatan pembinaan (coaching) atau bimtek terukur. Mengurangi sosialisasi yang sifatnya kurang terukur capaiannya.
Menurutnya sekalipun harus sosialisasi, itu hanya dilakukan di awal, selebihnya lebih pada pembinaan secara mendalam. Bahkan dia berfikir jangan-jangan desa bergerak lebih cepat dari pemerintah kabupaten, provinsi, mapun pusat.
Disisi lain Oktofianus mengaku ada kegelisahan apakah mungkin membangun desa sendirian, sebaiknya dilakukan berkolaborasi untuk percepatan.
Dia berharap pertemuan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan seperti lokakarya pemerintahan desa dapat mewujudkan kolaborasi para pihak membangun desa.
Sementara itu lokakarya yang digelar di Balikpapan merekomendasikan beberapa hal penting antara lain pemerintah perlu berkoordinasi dengan Pemda terus menerus guna sinkronisasi kebijakan program pemerintahan desa.
Kemudian melakukan evaluasi setiap tahunnya agar terintegrasi dan efektif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Pemda terus mendorong peningkatan kapasitas dan menumbuhkan inovasi untuk menggali sumber pendapatan desa.
"Pemda harus mampu mengambil peran besar mengatasi permasalahan daerah. Bila perlu melakukan evaluasi setiap tahun, melaksanakan diskusi kelompok terkait permasalahan pemerintahan desa dan model keberhasialan pelaksanaan pemerintahan desa,” ujarnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019