Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Kendaraan industri dan perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur diminta menggunakan stiker sebagai identitas untuk memudahkan pengecekan jika membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU.
"Saya meminta masyarakat ikut mengawasi kemungkinan terjadinya penyimpangan distribusi bahan bakar minyak," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Rabu, usai memimpin rapat koordinasi terkait rencana kenaikan harga BBM bersama Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti, Wakapolda Brigjen Pol Rusli Nasution, para bupati/wali kota, pejabat dinas/instansi dan Pertamina.
"Rencana kenaikan harga BBM dapat mengundang spekulan untuk melakukan penimbunan, karena itu saya meminta masyarakat ikut mengawasi dan segera melaporkan jika melihat atau mengetahui terjadinya penyimpangan itu.
"Termasuk melaporkan jika ada mobil industri khususnya mobil perusahaan tambang batu bara yang membeli BBM bersubsidi di SPBU," katanya.
Ia mengatakan, biasanya kendaraan perusahaan itu punya tanda tersendiri, meski demikian pihaknya tetap meminta dipasang stiker di setiap mobil untuk memudahkan pengecekan.
"Kebijakan ini kami serahkan sepenuhnya kepada bupati dan wali kota untuk mengawasi distribusi BBM di wilayahnya masing-masing," katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus meningkatkan pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penyimpangan.
"Terpenting saat ini adalah pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan termasuk agar BBM bersubsidi itu tidak masuk ke industri dan perusahaan tambang batu bara," ujarnya.
Menurut dia, Pertamina sudah menjamin ketersediaan stok tetap aman sehingga masyarakat tidak perlu resah terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga meminta Pertamina untuk membuka pelayanan 24 jam pada beberapa SPBU.
"Saya juga telah meminta penambahan kuota sebab pertumbuhan kendaraan di Kaltim cukup tinggi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang di SPBU," kata Awang Faroek Ishak. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Saya meminta masyarakat ikut mengawasi kemungkinan terjadinya penyimpangan distribusi bahan bakar minyak," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Rabu, usai memimpin rapat koordinasi terkait rencana kenaikan harga BBM bersama Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti, Wakapolda Brigjen Pol Rusli Nasution, para bupati/wali kota, pejabat dinas/instansi dan Pertamina.
"Rencana kenaikan harga BBM dapat mengundang spekulan untuk melakukan penimbunan, karena itu saya meminta masyarakat ikut mengawasi dan segera melaporkan jika melihat atau mengetahui terjadinya penyimpangan itu.
"Termasuk melaporkan jika ada mobil industri khususnya mobil perusahaan tambang batu bara yang membeli BBM bersubsidi di SPBU," katanya.
Ia mengatakan, biasanya kendaraan perusahaan itu punya tanda tersendiri, meski demikian pihaknya tetap meminta dipasang stiker di setiap mobil untuk memudahkan pengecekan.
"Kebijakan ini kami serahkan sepenuhnya kepada bupati dan wali kota untuk mengawasi distribusi BBM di wilayahnya masing-masing," katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus meningkatkan pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penyimpangan.
"Terpenting saat ini adalah pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan termasuk agar BBM bersubsidi itu tidak masuk ke industri dan perusahaan tambang batu bara," ujarnya.
Menurut dia, Pertamina sudah menjamin ketersediaan stok tetap aman sehingga masyarakat tidak perlu resah terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga meminta Pertamina untuk membuka pelayanan 24 jam pada beberapa SPBU.
"Saya juga telah meminta penambahan kuota sebab pertumbuhan kendaraan di Kaltim cukup tinggi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang di SPBU," kata Awang Faroek Ishak. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012