Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana segera menerbitkan peraturan bupati atau Perbub menyangkut tata kelola lahan, seiring rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
"Spekulan tanah mulai marak di Kabupaten Penajam Paser Utara setelah diumumkannya pemindahan ibu kota negara," kata Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam ketika ditemui, di Penajam, Jumat.
Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan, yakni sebagian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Setelah diumumkannya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu wilayah ibu kota negara menurut Hamdam, isu makelar atau spekulan tanah beredar di kalangan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Wabup, akan segera menerbitkan peraturan bupati khusus untuk tata pengelolaan tanah masyarakat di wilayah ini.
"Perbup terkait tata kelola lahan itu saat ini tengah dirumuskan dan disusun sebagai antisipasi jual-beli tanah dengan harga yang melambung tinggi di tengah proses pemindahan ibu kota," ujar Hamdam.
Peraturan bupati tersebut tegas Wabup, untuk menekan harga tanah, agar masyarakat hingga spekulan tanah tidak seenaknya mematok harga tanah dengan nilai yang tinggi.
"Harga tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara harus tetap sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) yang ada. Sehingga nanti jika ada pembangunan, pengeluaran negara tidak terlalu besar," ucap Hamdam.
Yang paling penting lanjut Hamdam, peraturan bupati tersebut untuk memproteksi atau menjaga warga Kabupaten Penajam Paser Utara tidak tertinggal dan termarjinalkan akibat atau dampak dari pemindahan ibu kota negara.
"Perbub itu akan segera diselesaikan, karena juga harus mendapat persetujuan dari Biro Hukum serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.
Hamdam juga berharap masyarakat bisa mempertahankan lahannya, agar nantinya dapat dikelola sendiri sehingga tidak tertinggal dan termarjinalkan dengan adanya pemindahan ibu kota negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Spekulan tanah mulai marak di Kabupaten Penajam Paser Utara setelah diumumkannya pemindahan ibu kota negara," kata Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam ketika ditemui, di Penajam, Jumat.
Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan, yakni sebagian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Setelah diumumkannya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu wilayah ibu kota negara menurut Hamdam, isu makelar atau spekulan tanah beredar di kalangan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Wabup, akan segera menerbitkan peraturan bupati khusus untuk tata pengelolaan tanah masyarakat di wilayah ini.
"Perbup terkait tata kelola lahan itu saat ini tengah dirumuskan dan disusun sebagai antisipasi jual-beli tanah dengan harga yang melambung tinggi di tengah proses pemindahan ibu kota," ujar Hamdam.
Peraturan bupati tersebut tegas Wabup, untuk menekan harga tanah, agar masyarakat hingga spekulan tanah tidak seenaknya mematok harga tanah dengan nilai yang tinggi.
"Harga tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara harus tetap sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) yang ada. Sehingga nanti jika ada pembangunan, pengeluaran negara tidak terlalu besar," ucap Hamdam.
Yang paling penting lanjut Hamdam, peraturan bupati tersebut untuk memproteksi atau menjaga warga Kabupaten Penajam Paser Utara tidak tertinggal dan termarjinalkan akibat atau dampak dari pemindahan ibu kota negara.
"Perbub itu akan segera diselesaikan, karena juga harus mendapat persetujuan dari Biro Hukum serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.
Hamdam juga berharap masyarakat bisa mempertahankan lahannya, agar nantinya dapat dikelola sendiri sehingga tidak tertinggal dan termarjinalkan dengan adanya pemindahan ibu kota negara.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019