Pemerintah Kabupaten Kutai (Timur Kutim) dan DPRD setempat menargetkan 95 persen dari total warga setempat mempunyai jaminan kesehatan pada 2020.
"Target kita di 2020, 95 persen warga Kutim punya jaminan kesehatan. Nah, itu berarti kurang 17 persen lagi. Karena sekarang sudah 78 persen. Masih ada 78.000 warga lagi yang menjadi target Pemkab Kutim untuk memiliki jaminan kesehatan," kata Ketua sementara DPRD Kutai Timur Uce Prasetyo ditemui sejumlah awak media di Kutai Timur, Jumat.
Ia mengatakan hal itu setelah menggelar rapat forum komunikasi pemangku kepentingan utama BPJS Kesehatan dan penyampaian hasil implementasi program Jamkesmas di Ruang Arau Kantor Sekretaris Daerah Pemkab Kutai Timur.
Ia mengatakan bahwa DPRD setempat bersama Pemkab Kutai Timur dan BPJS berkomitmen untuk mewujudkan target tersebut.
Hingga saat ini, kata dia, masyarakat setempat yang sudah mempunyai jaminan kesehatan sekitar 78 persen dari sekitar 413.508 jiwa total warga di daerah itu.
Uce menambahkan target yang dituju 78.000 warga tersebut untuk yang berstatus pegawai akan ditanggung oleh Pemkab Kutai Timur.
Selain itu, katanya, seluruh jajaran aparat desa dan penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah pusat juga mendapatkan hak yang sama dalam jaminan kesehatan berjumlah 37.000 orang.
"Khusus PBI, kita akan membentuk tim dari berbagai OPD agar memastikan perbaikan Basis Data Terpadu (BDT), sehingga anggaran dari pusat untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu tersebut dapat terserap," katanya.
Selain itu, kata Uce, ada sektor swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan.
Jumlahnya diperkirakan 10.000 jiwa, sedangkan sisanya 18.000 jiwa akan didaftarkan sebagai PBI lewat APBD dari pajak rokok dengan kebutuhan biaya Rp5,6 miliar.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019