DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyoroti program pemerintah provinsi setempat terkait dengan program swasembada pangan yang dinilai belum terlihat wujudnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi kepada awak media di Samarinda, Kamis, mengatakan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim menunjukkan bahwa sampai saat ini Kaltim belum mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat karena masih kekurangan suplai beras 90 ribu ton per tahun.
Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena menurunnya jumlah luasan sawah di sejumlah daerah khususnya pada kabupaten yang selama ini menjadi lumbung beras.
"Banyak faktor yang mendasari di antaranya faktor petaninya yang memilih untuk beralih profesi atau karena alih status lahan persawahan menjadi tambang atau industri," katanya.
Ali Hamdi mengatakan selama ini produksi beras lokal masih mengandalkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser dengan luasan total puluhan ribu hektare.
“Untuk sektor pertanian dalam arti luas memang kelapa sawit masih menjadi primadona, memang belum ada data konkret terkait regenerasi petani dan tumbuh kembang lahan pertanian baru di berbagai daerah,” kata Ali.
Politikus PKS itu mempertanyakan tentang implementasi dari Peraturan Daerah Kaltim Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
"Perdanya kan sudah ada sejak lama, jadi tinggal bagaimana implementasinya di samping memang program pemeliharaan dan pendampingan dari pemerintah kepada para petani menjadi faktor wajib yang tak boleh ditinggalkan," katanya.
Menurut dia, konsistensi pemerintah dalam mewujudkan Kaltim sebagai lumbung pangan nasional menuju kemandirian dan kedaulatan pangan harus tergambar pada program-program pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.
Ia berharap pemerintah segera turun tangan untuk membantu para petani dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi seperti kebutuhan suplai air ke sawah melalui penyelesaian pembangunan waduk di sejumlah wilayah.
"Dengan adanya perhatian yang lebih dari pemerintah diharapkan para petani semakin giat, sehingga mereka bisa mempertahankan bahkan menambah jumlah lahan pertanian," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019