DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur, menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat, terkait serapan APBD 2018 yang masih rendah, meliputi pembangunan jalan dan pengembangan kawasan permukiman, dan lainnya.
"Banyak program dan kegiatan tahun 2018 di Dinas PUPR yang realisasinya minim. Misalnya, dari 328 program pembangunan jalan dan jembatan, realisasinya antara 0-20 persen bahkan ada program yang tidak terealisasi," ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mahulu, Tiopilus Hanye di Ujoh Bilang, Selasa.
Sebelumnya, saat sidang Paripurna III DPRD Mahulu, ia juga mengatakan bahwa untuk pembangunan turap dan bronjong yang direncanakan ada lima kegiatan, ternyata hingga akhir tahun ada satu program yang capaian hanya 13,81 persen.
Selanjutnya rehabilitasi jalan dan jembatan yang diprogramkan terdapat 15 kegiatan, ada tiga program yang penyerapannya sangat rendah karena hanya terealisasi antara 20 persen hingga 30 persen.
Sedangkan untuk pengembangan kawasan pemukiman yang direncanakan sebanyak 198 program, terdapat 20 program dengan tingkat serapan rendah, yakni ada yang hanya terserap 13,48 persen, 8,90 persen, dan 9,66 persen, bahkan ada program yang tidak terealisasi.
Kemudian kegiatan berupa peningkatan kapasitas mesin pembangkit listrik Ibu Kota Mahulu, yakni di Ujoh Bilang dan jaringan listrik di Kampung Mamahak Ulu tidak terealisasi dengan baik, sehingga pihaknya minta hal ini menjadi perhatian serius.
Begitu pula dengan pembangunan air baku, dari 14 program yang direncanakan, terdapat empat program yang tidak terealisasi. Termasuk pembangunan jalan poros dari Tering (Kabupaten Kutai Barat) ke Long Bagun (Mahulu) juga masih memprihatinkan karena belum ada kemajuan.
Demikian pula dengan program nasional untuk membuka keterisolasian kawasan perbatasan, yakni dari Long Bagun ke Long Apari belum terealisasi maksimal, padahal kawasan perbatasan ini merupakan beranda depan negara.
"Untuk itu, kami merekomendasikan bupati untuk minta Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat mempercepat pembukaan akses perbatasan bukan hanya dari Long Bagun, tapi juga mulai Long Apari hingga Provinsi Kalimantan Barat agar kawasan ini tidak lagi terisolir," kata Hanye.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019