Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Irwan Faisyal HP menyampaikan bahwa belum tercapainya rata-rata indikator pembangunan Kaltim 2013-2018 maka Pemprov Kaltim diminta agar kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dan PDRB perlu terus ditingkatkan.
"Hal itu sejalan dengan tekad pemerintah provinsi untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui menuju ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui," kata Irwan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
Terkait capaian indikator pembangunan tersebut, fraksi ini menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,83 persen, sementara rata-rata lama sekolah mencapai 9,62 tahun dari target 12 tahun.
Selain itu angka harapan hidup mencapai 73,70 tahun dari target 74 tahun, begitu juga dengan tingkat pengangguran 6,60 persen dari target 7,00 persen dan indek kepuasan masyarakat mencapai 80,56 persen dari target 83 persen.
Kemudian tingkat kemiskinan 6,03 persen dari target 6 persen, Indeks Gini 0,34 dari target 0,32, indeks kepuasan layanan infrastruktur mencapai angka 7 (cukup), Indek persepsi korupsi (IPK) mencapai angka 5,56 persen dari target 5,80 persen dan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja mencapai nilai BB (sangat baik) dilengkapi dengan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai angka 82,64 persen (sangat baik).
Irwan melanjutkan, selain terkait sektor pertanian dan menyikapi kondisi ekonomi makro Kalimantan Timur yang relatif landai beberapa tahun terakhir.
Maka fraksi ini juga meminta supaya potensi sumber daya alam Kaltim 90 persen yang diekspor masih merupakan bahan mentah dan penyebab tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi daerah, pemerintah provinsi dihrapkan dapat melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam Kaltim tersebut.
"Dengan mendorong peningkatan investasi di daerah. seperti industri pengolahan CPO menjadi oleokimia, pengolahan minyak mentah menjadi BBM serta mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan yang memicu pertumbuhan PDRB dan penyerapan Tenaga Kerja daerah secara signifikan,"ungkap Irwan.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terkait pemenuhan infrastrutur dasar, maka penyelesaian proyek-proyek stategis provinsi perlu segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan yang saat ini belum dapat difungsikan, seperti pembangunan Jalan Tol, Pembangunan Jembatan Kembar, sehingga memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi juga diminta segera mencarikan solusi akses jalan alternatif menuju bandara APT Pranoto Samarinda yang bebas dari banjir dan sinkronisasi pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan harmonisasi RTRW antar tingkatan pemerintahan.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019