Pemberian sanksi bagi tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur, yang tidak masuk kerja selama berbulan-bulan tanpa pemberitahuan akan ditentukan dalam dua pekan ke depan.
Wakil Ketua Tim Etik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin saat ditemui, Kamis, mengatakan, pemberian sanksi bagi ketiga ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) indisipliner berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat setempat.
"Paling lama dua pekan sanksi bagi tiga ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi 46 hari kerja itu akan ditetapkan," tegasnya.
Saat ini Tim Etik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Alimuddin, menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat setempat yang dijanjikan akan diserahkan dalam pekan ini.
Rapat penjatuhan sanksi lanjut Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, telah dijadwalkan paling lama dua pekan setelah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP).
"Rekomendasi sanksi tiga PNS indisipliner itu akan diserahkan kepada kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian," jelas Alimuddin.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Haeran Yusni sebelumnya menyatakan, rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat mengarah pada dua ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai tidak masuk kerja tersebut.
Rekomendasi sanksi pemecatan itu mengarah kepada dua orang pejabat eselon IV (kepala seksi) di Kelurahan Lawe-Lawe dan Kelurahan Sepan.
Kedua PNS tersebut dinilai tidak menaati prosedur pemeriksaan, karena tiga kali tidak menghadiri surat panggilan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sementara dokter spesialis berstatus PNS yang dilaporkan tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi batas waktu yang ditentukan di lingkungan Dinas Kesehatan masih diberi pembinaan.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, PNS atau ASN yang melakukan pelanggaran pegawai tidak masuk kerja dapat dikenakan sanksi berat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Wakil Ketua Tim Etik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin saat ditemui, Kamis, mengatakan, pemberian sanksi bagi ketiga ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) indisipliner berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat setempat.
"Paling lama dua pekan sanksi bagi tiga ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi 46 hari kerja itu akan ditetapkan," tegasnya.
Saat ini Tim Etik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Alimuddin, menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat setempat yang dijanjikan akan diserahkan dalam pekan ini.
Rapat penjatuhan sanksi lanjut Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, telah dijadwalkan paling lama dua pekan setelah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP).
"Rekomendasi sanksi tiga PNS indisipliner itu akan diserahkan kepada kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian," jelas Alimuddin.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Haeran Yusni sebelumnya menyatakan, rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat mengarah pada dua ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai tidak masuk kerja tersebut.
Rekomendasi sanksi pemecatan itu mengarah kepada dua orang pejabat eselon IV (kepala seksi) di Kelurahan Lawe-Lawe dan Kelurahan Sepan.
Kedua PNS tersebut dinilai tidak menaati prosedur pemeriksaan, karena tiga kali tidak menghadiri surat panggilan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sementara dokter spesialis berstatus PNS yang dilaporkan tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi batas waktu yang ditentukan di lingkungan Dinas Kesehatan masih diberi pembinaan.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, PNS atau ASN yang melakukan pelanggaran pegawai tidak masuk kerja dapat dikenakan sanksi berat.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019