Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal turun lapangan ke kabupaten-kabupaten daerah tertinggal di Indonesia.
Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Provinsi Kaltim menjadi salah satu lokus kunjungan dalam rangka verifikasi data pendukung penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT)2021.
Pertemuan difasilitasi Bappeda Kaltim dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Kaltim termasuk dari Kabupaten Mahulu melalui workshop tematik penyusunan RAN PPDT 2021 di Kantor Bappeda Kaltim, Rabu (8/5).
Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Rafdinal dalam arahannya menyebut mereka turun lapangan bertujuan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal.
"Kita ingin verifikasi data yang sudah dihimpun terkait masalah dan kebutuhan pembangunan daerah tertinggal. Kalau Kaltim kabupaten daerah tertinggalnya Mahulu mari kita hitung bersama dan sepakati bersama intervensi seperti apa yang pas untuk pengentasan agar Mahulu tidak lagi menjadi daerah tertinggal," ujarnya.
Menurut dia, Kemendes PDTT sebetulnya bisa saja menetapkan sendiri di tataran pusat. Hanya saja dikhawatirkan tidak sesuai dengan usulan kebutuhan daerah.
Jika RAN sudah sesuai usulan kebutuhan daerah dipastikan akan mendapat dukungan mulai dari masyarakat, pemerintahan desa, pemkab, hingga pemprov. Kemudian usulannya bisa sinkron dan saling dukung lintas sektor tanpa ada ego sektoral yang memaksa memprioritaskan sektor masing-masing.
"Kita tidak bisa paksakan pemahaman kondisi Mahulu, harus berdampak sistemis terhadap kemajuan Mahulu makanya Keppres yang akan ditetapkan Juni 2019 terkait RAN PPDT 2021 diharap menjawab pemahaman kebutuhan yang menjadi acuan bersama pelaksanaan pembangunan kabupaten tertinggal agar intervensinya sama," jelasnya.
Prinsipnya bagaimana mewujudkan negara hadir ditandai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan ekonomnya tumbuh.
Contoh kegiatan yang dapat dilakukan di sektor pendidikan tidak bisa hanya mengedepankan pendidikan untuk membangun sekolahnya saja, tapi juga perlu dukungan ketersedian akses jalan, listrik, termasuk kesehatan yang butuh dukungan sektor lain.
"Makanya kita turun lapangan verifikasi data yang ada, OPD provinsi dan kabupaten yang tahu kondisi dan budaya masyarakat di Mahulu harapannya ada sinergi antarmasyarakat, desa, dan OPD jangan sampai Keppres mendatang hanya andalkan data sekunder yang tidak diverifikasi daerah," tukasnya.
Kemudian Bappeda diharap merangkum semua usulan kebutuhan menunjang RAN PPDT agar terorganisir masuk APBDes, APBD, maupun APBN. “Misalnya penyataannya terkait akses jalan yang dibutuhkan masyarakat. Silahkan dinyatakan agar saat RAN PPDT kita bisa mendorong kementerian lan menintervensi. Kalau sesuai kebutuhan, masyarakat desa akan suka cita mendukung bahkan menyokong,” timpalnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019