Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui Kegiatan Dialog Interaktif Kiprah Desa 2019, di Kabupaten Kutai Barat paling mewah ketimbang pelaksanaan sebelumnya.
"Tempatnya paling mewah ketimbang pelaksanaan Kiprah Desa tiga tahun terakhir, empat kali kita melaksanakan Kiprah Desa semuanya hanya dilaksanakan di aula kecamatan atau aula kantor desa. Ini yang kelima di Lamin Melayu Komplek Taman Budaya Sendawar," ucap Kepala Dinas Pemberdayana Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat memberi sambutan pada pembukaan Dialog Interaktif Kiprah Desa 2019, di Sendawar, Kutai Barat, Kamis (2/5).
Jauhar mengaku bersyukur atas sambutan baik Pemkab Kutai Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan Kiprah desa. Dia berharap kegiatan dapat menjaring informasi keberhasilan kampung, potensi unggulan kampung, serta permasalahan dan solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
Melalui Dialog Interaktif Kiprah Desa diharap tercipta koordinasi dan sinkronisasi terkait tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat.
"Pendek kata kita akan serap informasi agar penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kutai Barat lebih baik lagi," katanya.
Hal tersebut dibuktikan tercapainya target RPJMD Kaltim 2019-2023 mengurangi jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim, khususnya di wilayah Kutai Barat.
Jika provinsi menetapkan mengurangi 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal selama lima tahun, Kutai Barat diharap lebih banyak lagi. Sebab kondisinya kampung di Kutai Barat rata-rata masih berstatus tertinggal.
"Di Kaltim terdapat 841 desa, 197 kelurahan, dan 103 kecamatan. Berdasarkan data terkini Indeka Desa Membangun (IDM) 2017 Kaltim masih masuk tertinggal. Dari 7 kabupaten se Kaltim yang masuk berkembang PPU, Berau, dan Kutim. Lainnya termasuk Kutai Barat masih rata-rata tertinggal, meskipun ada satu kampung di Kutai Barat yang berstatus mandiri," katanya sambil berharap ke depan status desa di Kubar semakin baik.
Pada kesempatan itu, dia juga berharap peran camat lebih ditingkatkan memberi advokasi, bimbingan, dan arahan bagi desa. Kemudian bupati diharap memberi perhatian bagi camat agar kinerjanya bisa lebih optimal.
"Tentunya kita semua berharap pengawalan dana desa bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa/kampung di Kaltim," sebutnya.
Dialog Kiprah Desa 2019 sendiri merupakan pelaksanaan kelima sejak 2017. Pelaksanaan kegiatan yang dikuti Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan se Kutai Barat, serta Kepala Kampung dan Ketua TP PKK se Kecamatan Barong Tongkok tersebut dibuka oleh Bupati Kutai Barat, FX Yapan dengan dihadiri narasumber dari Polda Kaltim, DPMPD Kaltim, Inspektorat Kaltim, BPKAD Kaltim, serta OPD dan FORKOPINDA Kabupaten Kutai Barat.
Sebelum dialog, kegiatan diawali presentasi penyampaian hasil keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari Kepala Kampung Sumber Sari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Tempatnya paling mewah ketimbang pelaksanaan Kiprah Desa tiga tahun terakhir, empat kali kita melaksanakan Kiprah Desa semuanya hanya dilaksanakan di aula kecamatan atau aula kantor desa. Ini yang kelima di Lamin Melayu Komplek Taman Budaya Sendawar," ucap Kepala Dinas Pemberdayana Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat memberi sambutan pada pembukaan Dialog Interaktif Kiprah Desa 2019, di Sendawar, Kutai Barat, Kamis (2/5).
Jauhar mengaku bersyukur atas sambutan baik Pemkab Kutai Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan Kiprah desa. Dia berharap kegiatan dapat menjaring informasi keberhasilan kampung, potensi unggulan kampung, serta permasalahan dan solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
Melalui Dialog Interaktif Kiprah Desa diharap tercipta koordinasi dan sinkronisasi terkait tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat.
"Pendek kata kita akan serap informasi agar penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kutai Barat lebih baik lagi," katanya.
Hal tersebut dibuktikan tercapainya target RPJMD Kaltim 2019-2023 mengurangi jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim, khususnya di wilayah Kutai Barat.
Jika provinsi menetapkan mengurangi 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal selama lima tahun, Kutai Barat diharap lebih banyak lagi. Sebab kondisinya kampung di Kutai Barat rata-rata masih berstatus tertinggal.
"Di Kaltim terdapat 841 desa, 197 kelurahan, dan 103 kecamatan. Berdasarkan data terkini Indeka Desa Membangun (IDM) 2017 Kaltim masih masuk tertinggal. Dari 7 kabupaten se Kaltim yang masuk berkembang PPU, Berau, dan Kutim. Lainnya termasuk Kutai Barat masih rata-rata tertinggal, meskipun ada satu kampung di Kutai Barat yang berstatus mandiri," katanya sambil berharap ke depan status desa di Kubar semakin baik.
Pada kesempatan itu, dia juga berharap peran camat lebih ditingkatkan memberi advokasi, bimbingan, dan arahan bagi desa. Kemudian bupati diharap memberi perhatian bagi camat agar kinerjanya bisa lebih optimal.
"Tentunya kita semua berharap pengawalan dana desa bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa/kampung di Kaltim," sebutnya.
Dialog Kiprah Desa 2019 sendiri merupakan pelaksanaan kelima sejak 2017. Pelaksanaan kegiatan yang dikuti Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan se Kutai Barat, serta Kepala Kampung dan Ketua TP PKK se Kecamatan Barong Tongkok tersebut dibuka oleh Bupati Kutai Barat, FX Yapan dengan dihadiri narasumber dari Polda Kaltim, DPMPD Kaltim, Inspektorat Kaltim, BPKAD Kaltim, serta OPD dan FORKOPINDA Kabupaten Kutai Barat.
Sebelum dialog, kegiatan diawali presentasi penyampaian hasil keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari Kepala Kampung Sumber Sari.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019