Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Perberlakukan aturan terakit pembatasan Bahan
Bakar Minyak (BBM) yang akan diterapkan mulai 1 April 2012 hendaknya
disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, kata Ketua DPRD Kota
Samarinda Siswadi.
"Seperti yang terjadi di Samarinda, BBM tidak dibatasi saja sudah langka. Apalagi nantinya bakak dibatasi, apa tidak menambah kesulitan bagi masyarakat," kata Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi di Samarinda, Rabu (4/1).
Menurut politisi PDIP Perjuangan itu, seharusnya pemerintah pusat melakukan survei terlebih dahulu secara komprehensif ke semua daerah, sebelum mengambil keputusan terkait dengan aturan yang akan diterbitkan.
"Jangan sampai terbitnya aturan tersebut menimbulkan persoalan baru di daerah," tegas Siswadi.
Siswadi menilai kebijakan pembatasan BBM ini hanya merupakan siasat pemerintah semata, yang akan menaikan lagi harga BBM, karena kemampuan yang terbatas dari pemerintah untuk memberikan subsidi untuk BBM.
"Kalau mau niatnya menaikan BBM, langsung saja dinaikan tidak usah ada embel-embel lain," jelas Siswadi.
Menurut dia, implementasi penerapan aturan pembataan BBM tersebut sulit ditafsirkan secara akal, terutama terkait kontrol dan pengawasan untuk merealisasikan aturan tersebut.
"Masa setiap SPBU bakal dikasih pengawasan dari aparat untuk mengontrol pembatasan BBM karena kesannya pasti lucu, sementara banyak tugas dari aparatur yang belum terselesaikan dengan sempurna," ungkap Siswadi.
Dia mengharapkan kebijakan pusat tersebut bisa dikaji ulang, mengingat efesiensi dan formulasi untuk melaksanakan aturan tersebut yang masih mengambang.
"Kalau memang semua perangkatnya mendukung tidak menjadi soal, dengan catatan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat terutama di daerah," tegas Siswadi mengakhiri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Seperti yang terjadi di Samarinda, BBM tidak dibatasi saja sudah langka. Apalagi nantinya bakak dibatasi, apa tidak menambah kesulitan bagi masyarakat," kata Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi di Samarinda, Rabu (4/1).
Menurut politisi PDIP Perjuangan itu, seharusnya pemerintah pusat melakukan survei terlebih dahulu secara komprehensif ke semua daerah, sebelum mengambil keputusan terkait dengan aturan yang akan diterbitkan.
"Jangan sampai terbitnya aturan tersebut menimbulkan persoalan baru di daerah," tegas Siswadi.
Siswadi menilai kebijakan pembatasan BBM ini hanya merupakan siasat pemerintah semata, yang akan menaikan lagi harga BBM, karena kemampuan yang terbatas dari pemerintah untuk memberikan subsidi untuk BBM.
"Kalau mau niatnya menaikan BBM, langsung saja dinaikan tidak usah ada embel-embel lain," jelas Siswadi.
Menurut dia, implementasi penerapan aturan pembataan BBM tersebut sulit ditafsirkan secara akal, terutama terkait kontrol dan pengawasan untuk merealisasikan aturan tersebut.
"Masa setiap SPBU bakal dikasih pengawasan dari aparat untuk mengontrol pembatasan BBM karena kesannya pasti lucu, sementara banyak tugas dari aparatur yang belum terselesaikan dengan sempurna," ungkap Siswadi.
Dia mengharapkan kebijakan pusat tersebut bisa dikaji ulang, mengingat efesiensi dan formulasi untuk melaksanakan aturan tersebut yang masih mengambang.
"Kalau memang semua perangkatnya mendukung tidak menjadi soal, dengan catatan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat terutama di daerah," tegas Siswadi mengakhiri. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012