DPRD Kaltim menilai pengawasan terhadap aset pemerintah saat ini masih lemah, sehingga perlu di perketat agar tidak terjadi kebocoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sejumlah aset pemerintah daerah perlu diawasi secara sistematis guna mengawal pendapatan retribusi daerah dan meminimalkan kebocoran, "kata anggota DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo belum lama ini.
Menurutnya, penyebab kebocoran sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset pemerintah diduga terjadi karena sistem pola pengawasan yang cenderung lemah.
"Selama ini bisa jadi karena pengawasan kurang begitu ketat, sehingga tidak ada konsekuensi bagi oknum yang melanggar," ujarnya
Ia berharap, pola pengawasan terhadap intensitas tagihan pembayaran juga pengawasan, dapat lebih ditingkatkan kembali. Mengingat jumlah pengembalian ke kas daerah sangat minim sekali.
"Hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran pemerintah terhadap sejumlah aset daerah dengan anggaran hingga miliaran rupiah," bebernya.
Pria yang akrab disapa Selamat ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif.
"Mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya,"ucapnya.
Ia juga berharap Dispenda Kaltim dapat terus meningkatkan kinerja. Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini meyakini, Kaltim dapat menghasilkan sumber PAD lebih maksimal jika pengawasan lebih ditingkatkan.
"Bila perlu, Dispenda rekrut sumber daya untuk memaksimalkan kinerja. Jangan sampai pendapatan terus bocor, pengeluaran pun menjadi tidak terkontrol. Sehingga terjadi kebocoran terhadap PAD," terang Selamat.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019