Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur tahun 2019.
Rakor mengusung tema "melalui rapat koordinasi kepegawaian kita wujudkan ASN yang netral, profesional, berintegritas dan berani untuk berdaulat" tersebut merupakan upaya pembinaan aparatur guna memberikan gambaran terhadap permasalahan dan kebijakan kepegawaian terkini maupun proyeksi rencana pada masa mendatang.
"Latar belakang yang melandasi pelaksanaan Rakor kepegawaian adalah dikarenakan masih banyaknya ASN baik tingkat pusat dan daerah yang belum memenuhi standar dan kompetensi serta profesionalisme. Baik itu dari segi etika, skill, dan keterampilan, serta bersih dari tindak pidana korupsi," kata Sekdaprov Kaltim Meiliana saat membuka Rakor Kepegawaian, di Balikpapan, Senin (25/3).
Lainnya, masih belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian dengan menggunakan sistem merit. Ke depan diharapkan seluruh ASN memiliki daya saing, kompetensi, profesional, serta memiliki etika moral yang baik sehingga menghasilkan ASN yang berintegritas tinggi dan meminimalkan yang terlibat tindak pidana korupsi.
Rakor diikuti peserta pejabat yang menangani urusan kepegawaian seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
Hadir sebagai narasumber Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Penbinaan Manajemen Kepegawaian BKN RI, Haryomo Dwi Putranto, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Forda Pasdik BKN RI, Aswin Eka Adhi, Komisioner KASN RI, Tasdik Kinanto.
Adapun materi yang disampaikan pada Rakor kepegawaian terkait netralitas ASN dalam aspek politik, pelayanan publik, dan manajemen, kode etik ASN, pengukuran indeks profesional ASN, serta terkait kebijakan dan tindakan terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Rakor mengusung tema "melalui rapat koordinasi kepegawaian kita wujudkan ASN yang netral, profesional, berintegritas dan berani untuk berdaulat" tersebut merupakan upaya pembinaan aparatur guna memberikan gambaran terhadap permasalahan dan kebijakan kepegawaian terkini maupun proyeksi rencana pada masa mendatang.
"Latar belakang yang melandasi pelaksanaan Rakor kepegawaian adalah dikarenakan masih banyaknya ASN baik tingkat pusat dan daerah yang belum memenuhi standar dan kompetensi serta profesionalisme. Baik itu dari segi etika, skill, dan keterampilan, serta bersih dari tindak pidana korupsi," kata Sekdaprov Kaltim Meiliana saat membuka Rakor Kepegawaian, di Balikpapan, Senin (25/3).
Lainnya, masih belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian dengan menggunakan sistem merit. Ke depan diharapkan seluruh ASN memiliki daya saing, kompetensi, profesional, serta memiliki etika moral yang baik sehingga menghasilkan ASN yang berintegritas tinggi dan meminimalkan yang terlibat tindak pidana korupsi.
Rakor diikuti peserta pejabat yang menangani urusan kepegawaian seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
Hadir sebagai narasumber Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Penbinaan Manajemen Kepegawaian BKN RI, Haryomo Dwi Putranto, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Forda Pasdik BKN RI, Aswin Eka Adhi, Komisioner KASN RI, Tasdik Kinanto.
Adapun materi yang disampaikan pada Rakor kepegawaian terkait netralitas ASN dalam aspek politik, pelayanan publik, dan manajemen, kode etik ASN, pengukuran indeks profesional ASN, serta terkait kebijakan dan tindakan terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019