Penajam, (Antaranews Kaltim) - Anggaran program penerima bantuan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, lebih kurang Rp21,5 miliar pada 2019.
"Anggaran untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu telah dialokasikan pada APBD 2019," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Arnold Wayong ketika dihubungi di Penajam, Sabtu.
Anggaran Rp21,5 miliar tersebut menurut dia, untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD pada 2019.
Anggaran program PBI-BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2019 tersebut meningkat lebih kurang Rp16 miliar.
Pada 2018 lanjut Arnold Wayong, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mengalokasikan sekitar Rp5 miliar, untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan 28.000 warga kurang mampu dari APBD.
"2019 dialokasikan anggaran PBI-BPJS Kesehatan dari APBD Rp21,5 miliar, sehingga dapat menambah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu melalui APBD," ujarnya.
Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan melalui PBI-BPJS dari APBD tersebut sudah menjadi komitmen Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud kepada masyarakat di daerah setempat.
Anggaran yang disediakan tersebut jelas Arnold Wayong, termasuk untuk warga kurang yang belum terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan atau yang terdaftar sebagai kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan.
"Anggaran itu juga untuk warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BJPS Kesehatan, serta warga kurang mampu peserta mandiri yang ingin pindah menjadi peserta PBI-BPJS Kesehatan dari APBD," tambahnya.
Tim dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melakukan verifikasi untuk kepesertaan PBI-BPJS Kesehatan dari APBD tersebut.
"Dengan bertambahnya dana pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu, akan dilakukan verifikasi secara ketat agar penerima program bantuan kesehatan tepat sasaran," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Anggaran untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu telah dialokasikan pada APBD 2019," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Arnold Wayong ketika dihubungi di Penajam, Sabtu.
Anggaran Rp21,5 miliar tersebut menurut dia, untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD pada 2019.
Anggaran program PBI-BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2019 tersebut meningkat lebih kurang Rp16 miliar.
Pada 2018 lanjut Arnold Wayong, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mengalokasikan sekitar Rp5 miliar, untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan 28.000 warga kurang mampu dari APBD.
"2019 dialokasikan anggaran PBI-BPJS Kesehatan dari APBD Rp21,5 miliar, sehingga dapat menambah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu melalui APBD," ujarnya.
Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan melalui PBI-BPJS dari APBD tersebut sudah menjadi komitmen Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud kepada masyarakat di daerah setempat.
Anggaran yang disediakan tersebut jelas Arnold Wayong, termasuk untuk warga kurang yang belum terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan atau yang terdaftar sebagai kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan.
"Anggaran itu juga untuk warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BJPS Kesehatan, serta warga kurang mampu peserta mandiri yang ingin pindah menjadi peserta PBI-BPJS Kesehatan dari APBD," tambahnya.
Tim dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melakukan verifikasi untuk kepesertaan PBI-BPJS Kesehatan dari APBD tersebut.
"Dengan bertambahnya dana pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu, akan dilakukan verifikasi secara ketat agar penerima program bantuan kesehatan tepat sasaran," tegasnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018