Samarinda (Antaranews Kaltim) - Rasio kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini sudah mencapai 93 persen dan diproyeksikan bisa mencapai angka 99 persen pada 2021, kata Gubernur Awang Faroek Ishak.
"Alhamdulillah, kebutuhan listrik selama kepemimpinan saya kurun waktu sepuluh tahun sudah terpenuhi dengan baik. Listrik sudah menyebar ke daerah perdesaan di kabupaten dan kota. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan industri, seperti Kariangau, Buluminung dan kawasan industri lainnya," kata Awang Faroek usai memimpin rapat penyelesaian pembangunan ketenagalistrikan di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Senin.
Menurut dia, ketersediaan pasokan listrik menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, khususnya kelompok industri kecil menengah, para pelaku UKM dan industri rumahan.
"Mereka bisa berkreasi dan melakukan inovasi dalam produksi olahan yang ditekuninya, termasuk membantu pemerintah dalam penanggulangan pengangguran," tambah Awang Faroek dalam keterangan tertulis yang diterima dari Biro Humas Setprov Kaltim.
Selain memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, lanjut gubernur, ketersediaan listrik juga membantu Pemprov Kaltim dalam pengembangan kawasan industri seperti Kariangau (Balikpapan) dan Buluminung (Penajam Paser Utara).
General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Kaltim-Kaltara Riza Gustam pada kesempatan itu mengemukakan bahwa PLN menargetkan elektrifikasi di wilayah Kaltim dan Kaltara mencapai 98 persen pada 2019 dan naik menjadi 99 persen pada 2021.
Sebenarnya, lanjut Riza, rasio untuk listrik perdesaan sudah mencapai 100 persen, hanya soal definisi yang berbeda, yakni desa berlistrik dengan dana swadaya, bantuan pemerintah pusat dan pasokan dari PLN.
"Jika semua digabungkan, desa berlistrik di Kaltim sudah mencapai 100 persen. Tinggal kami menjalankannya dengan meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa non-PLN, kemudian untuk desa yang listriknya masih belum 24 jam kami masuk," katanya.
Menurut Riza, PLN tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga perlu dukungan dan sinergi dengan pra pemangku kepentingan, termasuk badan usaha terkait seperti Pertamina, agar berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan bisa dicarikan solusinya dan listrik di perdesaan bisa terlayani 24 jam.
"Misalnya, desa di Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Mengapa kami belum bisa melayani 24 jam, karena kami tidak dipasok BBM. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada Bappeda untuk rutin melakukan pembahasan dengan duduk satu meja mencari solusi permasalahan yang dihadapi di lapangan," tambahnya.
Riza juga menambahkan bahwa PLN sangat mendukung pengembangan kawasan industri di Kaltim, seperti kawasan industri Buluminung di Penajam Paser Utara dan Maloy di Kutai Timur.
"PLN sudah masuk di kawasan industri. Untuk dukungan dan kesiapan sudah tidak ada masalah," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Alhamdulillah, kebutuhan listrik selama kepemimpinan saya kurun waktu sepuluh tahun sudah terpenuhi dengan baik. Listrik sudah menyebar ke daerah perdesaan di kabupaten dan kota. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan industri, seperti Kariangau, Buluminung dan kawasan industri lainnya," kata Awang Faroek usai memimpin rapat penyelesaian pembangunan ketenagalistrikan di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Senin.
Menurut dia, ketersediaan pasokan listrik menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, khususnya kelompok industri kecil menengah, para pelaku UKM dan industri rumahan.
"Mereka bisa berkreasi dan melakukan inovasi dalam produksi olahan yang ditekuninya, termasuk membantu pemerintah dalam penanggulangan pengangguran," tambah Awang Faroek dalam keterangan tertulis yang diterima dari Biro Humas Setprov Kaltim.
Selain memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, lanjut gubernur, ketersediaan listrik juga membantu Pemprov Kaltim dalam pengembangan kawasan industri seperti Kariangau (Balikpapan) dan Buluminung (Penajam Paser Utara).
General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Kaltim-Kaltara Riza Gustam pada kesempatan itu mengemukakan bahwa PLN menargetkan elektrifikasi di wilayah Kaltim dan Kaltara mencapai 98 persen pada 2019 dan naik menjadi 99 persen pada 2021.
Sebenarnya, lanjut Riza, rasio untuk listrik perdesaan sudah mencapai 100 persen, hanya soal definisi yang berbeda, yakni desa berlistrik dengan dana swadaya, bantuan pemerintah pusat dan pasokan dari PLN.
"Jika semua digabungkan, desa berlistrik di Kaltim sudah mencapai 100 persen. Tinggal kami menjalankannya dengan meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa non-PLN, kemudian untuk desa yang listriknya masih belum 24 jam kami masuk," katanya.
Menurut Riza, PLN tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga perlu dukungan dan sinergi dengan pra pemangku kepentingan, termasuk badan usaha terkait seperti Pertamina, agar berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan bisa dicarikan solusinya dan listrik di perdesaan bisa terlayani 24 jam.
"Misalnya, desa di Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Mengapa kami belum bisa melayani 24 jam, karena kami tidak dipasok BBM. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada Bappeda untuk rutin melakukan pembahasan dengan duduk satu meja mencari solusi permasalahan yang dihadapi di lapangan," tambahnya.
Riza juga menambahkan bahwa PLN sangat mendukung pengembangan kawasan industri di Kaltim, seperti kawasan industri Buluminung di Penajam Paser Utara dan Maloy di Kutai Timur.
"PLN sudah masuk di kawasan industri. Untuk dukungan dan kesiapan sudah tidak ada masalah," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018