Samarinda (Antaranews Kaltim) - Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provnsi Kalimantan Timur (Kaltim), 70 persen dikerjakan kaum perempuan dan 46 persen pengelolanya adalah perempuan, sehingga pihak terkait perlu meningkatkan kapasitas mereka.
"Jumlah UMK di Kaltim sebanyak 16.083 unit dan menyerap sebanyak 81.884 tenaga kerja dengan investasi sebesar Rp4,7 triliun,"ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Halda Arsyad di Samarinda, Rabu.
Dari UMK yang sebagian besar merupakan industri rumahan itu, peranan kaum hawa sangat menonjol sehingga mampu mencipta ketahanan ekonomi karena berhasil mencetak lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.
Sedangkan untuk lebih menguatkan kapasitas mereka dalam menjalankan usaha rumahan, pihaknya beberapa kali menggelar pelatihan, di antaranya Bimbingan Manajemen Usaha (BMU) seperti yang dilakukan di Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, pekan lalu.
BMU digelar karena untuk mengelola usaha merupakan langkah penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan kesetaraan gender, melalui pembinaan kewirausahaan bagi UMK dalam mendukung ekonomi keluarga yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan.
Didampingi Kabid Kesetaraan Gender, Mahrita, Halda melanjutkan bahwa salah satu perwujudan membangun aspek ekonomi dalam keluarga adalah membangun jiwa wirausaha secara berkelanjutan terutama bagi ibu rumah tangga, di samping tidak melupakan kewajibannya dalam urusan rumah tangga.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang memerlukan keterpaduan berbagai pihak, lanjutnya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI melalui SK No 58/Meneg-PP/XII/2004, mengeluarkan kebijakan tentang Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP).
Kebijakan penigkatan produktivitas ekonomi perempuan ini pada intinya bertujuan untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada, baik sektor pemerintahan maupun nonpemerintahan, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi dan kalangan perbankan.
"Pelibatan ini bermaksud untuk bersama-sama dalam koordinasi, sinkronisasi, kemitraan dan membuat jejaring kerja dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan tersebut baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.
Ia berharap BMU bagi perempuan dalam mengelola usaha pada industri rumahan di Kampung Prima, Kutai Barat ini dapat lebih meningkatkan produktivitas dari pengelolaan SDA setempat, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga pelaku industri rumahan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Jumlah UMK di Kaltim sebanyak 16.083 unit dan menyerap sebanyak 81.884 tenaga kerja dengan investasi sebesar Rp4,7 triliun,"ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Halda Arsyad di Samarinda, Rabu.
Dari UMK yang sebagian besar merupakan industri rumahan itu, peranan kaum hawa sangat menonjol sehingga mampu mencipta ketahanan ekonomi karena berhasil mencetak lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.
Sedangkan untuk lebih menguatkan kapasitas mereka dalam menjalankan usaha rumahan, pihaknya beberapa kali menggelar pelatihan, di antaranya Bimbingan Manajemen Usaha (BMU) seperti yang dilakukan di Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, pekan lalu.
BMU digelar karena untuk mengelola usaha merupakan langkah penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan kesetaraan gender, melalui pembinaan kewirausahaan bagi UMK dalam mendukung ekonomi keluarga yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan.
Didampingi Kabid Kesetaraan Gender, Mahrita, Halda melanjutkan bahwa salah satu perwujudan membangun aspek ekonomi dalam keluarga adalah membangun jiwa wirausaha secara berkelanjutan terutama bagi ibu rumah tangga, di samping tidak melupakan kewajibannya dalam urusan rumah tangga.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang memerlukan keterpaduan berbagai pihak, lanjutnya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI melalui SK No 58/Meneg-PP/XII/2004, mengeluarkan kebijakan tentang Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP).
Kebijakan penigkatan produktivitas ekonomi perempuan ini pada intinya bertujuan untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada, baik sektor pemerintahan maupun nonpemerintahan, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi dan kalangan perbankan.
"Pelibatan ini bermaksud untuk bersama-sama dalam koordinasi, sinkronisasi, kemitraan dan membuat jejaring kerja dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan tersebut baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.
Ia berharap BMU bagi perempuan dalam mengelola usaha pada industri rumahan di Kampung Prima, Kutai Barat ini dapat lebih meningkatkan produktivitas dari pengelolaan SDA setempat, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga pelaku industri rumahan. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018