Samarinda (Antaranews Kaltim) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menjamin bahwa bantuan keuangan senilai Rp15 miliar untuk 50 kampung tetap ada dan segera disalurkan, sehingga para petinggi atau kepala kampung tidak perlu khawatir.
"Bapak bupati (Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh) sendiri yang mengatakan pada saya bahwa bankeu tetap ada. Ini merupakan jaminan dari bupati sehingga semua pihak jangan meragukan masalah ini," ujar Kepala DPMK Kabupaten Mahulu S Lawing Nilas dihubungi dari Samarinda, Selasa.
Ia mengakui, berhembus isu yang sudah sampai ke telinga petinggi, yakni bankeu yang dijanjikan bupati dengan nilai Rp15 miliar tersebut ditiadakan karena salah perhitungan dan defisitnya APBD Mahakam Ulu.
Namun, katanya, isu itu tidak benar karena bankeu sudah menjadi komitmen bupati untuk percepatan masyarakat memperoleh air bersih dan untuk masyarakat yang rumahnya tidak layak menjadi layak huni.
Bankeu senilai Rp15 miliar untuk 50 kampung tersebut jika dibagi rata, maka satu kampung akan mendapat alokasi Rp300 juta.
Namun, pembagian bankeu bukan berdasarkan pemerataan, tetapi dihitung secara proporsional sesuai dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, bahkan sampai hitungan letak geografis, sehingga tiap desa/kampung mendapat alokasi bankeu yang berbeda.
Menurut Lawing, makin banyak jumlah penduduk dan luas wilayah, maka makin tinggi pembagian bankeu. Sebaliknya, makin sedikit jumlah penduduknya, maka makin sedikit pula bankeu yang diterima.
Sedangkan penggunaan bankeu, lanjutnya, ada dua kegiatan, yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.
Jika di suatu desa sudah mendapat pelayanan air bersih, maka bankeu tersebut dialihkan untuk rumah layak huni.
Sebelumnya, saat penutupan Rapat Koordinasi Pendamping Kampung di Ujoh Bilang, Lawing juga mengatakan bahwa selain bankeu, tahun ini APBD Mahulu juga menggelontorkan uang untuk 50 kampung dengan nilai Rp88,59 miliar, sehingga pada 2018 total APBD Mahulu yang masuk ke kampung senilai Rp103,59 miliar.
Jumlah ini belum termasuk dana desa dari APBN yang tahun ini senilai Rp56,36 miliar, sehingga total anggaran yang masuk ke 50 kampung pada 2018 ini mencapai Rp159,95 miliar.
Maksud anggaran sebesar itu agar bisa dikelola transparan dan akuntabel demi kemakmuran masyarakat, bukan untuk kepentingan aparatur kampung maupun kelompok.
"Apabila anggaran sebesar itu dikelola para petinggi dengan benar, tepat sasaran, dan mengarah pada keberlanjutan pengembangan ekonomi, saya yakin dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan peningkatan ekonomi di masing-masing kampung sudah kelihatan," ucap Lawing.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Bapak bupati (Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh) sendiri yang mengatakan pada saya bahwa bankeu tetap ada. Ini merupakan jaminan dari bupati sehingga semua pihak jangan meragukan masalah ini," ujar Kepala DPMK Kabupaten Mahulu S Lawing Nilas dihubungi dari Samarinda, Selasa.
Ia mengakui, berhembus isu yang sudah sampai ke telinga petinggi, yakni bankeu yang dijanjikan bupati dengan nilai Rp15 miliar tersebut ditiadakan karena salah perhitungan dan defisitnya APBD Mahakam Ulu.
Namun, katanya, isu itu tidak benar karena bankeu sudah menjadi komitmen bupati untuk percepatan masyarakat memperoleh air bersih dan untuk masyarakat yang rumahnya tidak layak menjadi layak huni.
Bankeu senilai Rp15 miliar untuk 50 kampung tersebut jika dibagi rata, maka satu kampung akan mendapat alokasi Rp300 juta.
Namun, pembagian bankeu bukan berdasarkan pemerataan, tetapi dihitung secara proporsional sesuai dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, bahkan sampai hitungan letak geografis, sehingga tiap desa/kampung mendapat alokasi bankeu yang berbeda.
Menurut Lawing, makin banyak jumlah penduduk dan luas wilayah, maka makin tinggi pembagian bankeu. Sebaliknya, makin sedikit jumlah penduduknya, maka makin sedikit pula bankeu yang diterima.
Sedangkan penggunaan bankeu, lanjutnya, ada dua kegiatan, yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.
Jika di suatu desa sudah mendapat pelayanan air bersih, maka bankeu tersebut dialihkan untuk rumah layak huni.
Sebelumnya, saat penutupan Rapat Koordinasi Pendamping Kampung di Ujoh Bilang, Lawing juga mengatakan bahwa selain bankeu, tahun ini APBD Mahulu juga menggelontorkan uang untuk 50 kampung dengan nilai Rp88,59 miliar, sehingga pada 2018 total APBD Mahulu yang masuk ke kampung senilai Rp103,59 miliar.
Jumlah ini belum termasuk dana desa dari APBN yang tahun ini senilai Rp56,36 miliar, sehingga total anggaran yang masuk ke 50 kampung pada 2018 ini mencapai Rp159,95 miliar.
Maksud anggaran sebesar itu agar bisa dikelola transparan dan akuntabel demi kemakmuran masyarakat, bukan untuk kepentingan aparatur kampung maupun kelompok.
"Apabila anggaran sebesar itu dikelola para petinggi dengan benar, tepat sasaran, dan mengarah pada keberlanjutan pengembangan ekonomi, saya yakin dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan peningkatan ekonomi di masing-masing kampung sudah kelihatan," ucap Lawing.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018