Penajam (Antaranews Kaltim) - Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Tohar memastikan tidak ada proyek baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018, karena kondisi keuangan daerah yang semakin menurun.
"Melihat kondisi keuangan pemerintah kabupaten yang semakin menurun dan seretnya potensi pendapatan, kami pastikan tidak ada proyek baru pada 2018," tegas Tohar ketika ditemui di Penajam, Senin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2018 memfokuskan penyelesaian proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak (multiyears) yang telah terkontrak atau sedang berjalan.
"Kami fokus dulu pada penyelesaian kontrak proyek multiyears yang sedang berjalan," kata Tohar, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut.
Pada rapat pembahasan APBD 2018, tim anggaran legislatif dan eksekutif menyepakati untuk menyelesaikan beban pengeluaran yang ada pada anggaran 2018.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih memiliki beban pembayaran utang untuk proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak lebih kurang Rp362 miliar.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara bersama pemerintah kabupaten sepakat menetapkan APBD 2018 sekitar Rp1,02 triliun.
Dengan kondisi keuangan daerah tersebut, Tohar meminta satuan kerja perangkat daerah lebih mengenali dan memahami setiap kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2018.
Sekkab juga memastikan ada sejumlah proyek yang dibiayai anggaran tahun jamak masuk dalam perubahan kontrak (addendum) untuk disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Karena keterbatasan anggaran, pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang kemajuan pengerjaannya sudah mencapai 85 persen, dihentikan dulu," ujar Tohar.
Keterbatasan anggaran daerah juga membuat pengerjaan proyek jalan di sepanjang pesisir pantai (coastal road) di Kabupaten Penajam Paser Utara akan dihentikan setelah pengerjaan mencapai 57 persen.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Melihat kondisi keuangan pemerintah kabupaten yang semakin menurun dan seretnya potensi pendapatan, kami pastikan tidak ada proyek baru pada 2018," tegas Tohar ketika ditemui di Penajam, Senin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2018 memfokuskan penyelesaian proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak (multiyears) yang telah terkontrak atau sedang berjalan.
"Kami fokus dulu pada penyelesaian kontrak proyek multiyears yang sedang berjalan," kata Tohar, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut.
Pada rapat pembahasan APBD 2018, tim anggaran legislatif dan eksekutif menyepakati untuk menyelesaikan beban pengeluaran yang ada pada anggaran 2018.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih memiliki beban pembayaran utang untuk proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak lebih kurang Rp362 miliar.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara bersama pemerintah kabupaten sepakat menetapkan APBD 2018 sekitar Rp1,02 triliun.
Dengan kondisi keuangan daerah tersebut, Tohar meminta satuan kerja perangkat daerah lebih mengenali dan memahami setiap kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2018.
Sekkab juga memastikan ada sejumlah proyek yang dibiayai anggaran tahun jamak masuk dalam perubahan kontrak (addendum) untuk disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Karena keterbatasan anggaran, pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang kemajuan pengerjaannya sudah mencapai 85 persen, dihentikan dulu," ujar Tohar.
Keterbatasan anggaran daerah juga membuat pengerjaan proyek jalan di sepanjang pesisir pantai (coastal road) di Kabupaten Penajam Paser Utara akan dihentikan setelah pengerjaan mencapai 57 persen.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018